Desa di Rohul Masih Banyak Belum Bayar Pajak

412

PASIRPENGARAIAN – Dinas pajak adakan Sosialisasi tentang pentingnya pajak desa bagi Indonesia. Kamis (08/08/2019).

Sesuai dengan Pasal 31 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Namun, sampai saat ini masih ada beberapa desa di kabupaten Rokan Hulu yang belum menunaikan kewajibannya tersebut. Sehingga terhitung sampai saat ini, dari 139 Desa yang berada di kabupaten Rokan Hulu. Masih ada 5% desa yang belum membayar pajak desa tersebut.

“Pajak desa berasal dari belanja yang dilakukan oleh desa masing-masing. Dan setiap tahunnya dana desa itu selalu meningkat. Sesuai dengan janji presiden republik Indonesia terntunya” ujar Verizal Suryadi selaku kepala KPP Pratama Bangkinang.

Verizal juga menekankan kepada seluruh aparat desa yang hadir hari itu untuk menyesuaikan APDes yang didapat dengan pajak yang dikeluarkan. Jangan sampai pajak yang dikeluarkan tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Sedangkan APDes tahun semakin meningkat pertahunnya.

Adapun dana APBN yang dikeluarkan pihak pemerintah pusat untuk Kabupaten Rokan hulu Rp.139.861.061,00. Yang mana dana tersebut diberikan kepada 139 desa yang ada. Sehingga setiap desa di kabupaten Rokan Hulu mendapatkan 1 Milyar lebih perdesanya.

“ untuk saat ini masih ada beberapa desa yang dari 2018 belum mengeluarkan pajak Desa. Kita tidak tahu apa alasan desa tersebut. Apakah memang tidak menggunakan APDes Nya, atau salah dalam menginput akun atau data. Oleh karena itu kita mencari informasi terkait hal tersebut “ ujar Verizal.

“ melalui kaur keuangan nantinya akan diteliti berapa belanja desa, kemudian dihitung pajaknya sesuai dengan tarif yang berlaku. Sehingga akan terlihat berapa yang harusnya disetor Kan. yang masih kosong nah ini tentu kita juga akan minta informasi ke dinas bpmpd nya sendiri. apakah tidak ada dana desa atau tidak dibelanjakan atau apakah kaur keuangan nya atau kepala desanya mungkin takut untuk membelanjakan informasinya nanti akan terbuka” jelas Verizal Panjang lebar ke awak media. (dan)