PASIRPENGARAIAN – Aliansi Mahasiswa Peduli Negeri (AMPUN) kembali melakukan aksi demo kedua atas mangkraknya RSUD Rokan Hulu. Jum’at (09/08/2019). Di Dinas Kesehatan Rohul.
Menurut data yang Aliansi Mahasiswa Peduli Negeri dapatkan, terdapat kejanggalan dalam pembangunan RSUD Rokan Hulu yang terlihat mangkrak dari tahun 2016 lalu. Puluhan mahasiswa membentangkan spanduk dan poster yang berisikan tentang tuntutan aparat penegak hukum untuk memeriksa Direktur RSUD Rohul periode 2016.
Adapun demo kedua ini merupakan aspirasi Aliansi Mahasiswa Peduli Negeri yang menganggap pemerintah kurang perduli dengan demo sebelumnya. Sehingga pemerintah terlihat acuh atas kejadian yang terjadi di RSUD Rokan Hulu.
“Setelah dari depan Tugu Ratik Togak ini, kami berencana akan ke Dinas kesehatan Rokan Hulu untuk menyampaikan aspirasi rakyat Rokan Hulu ini” ujar Andrizal menggebu-gebu
Menurut Andrizal selaku koordinasi Aksi menyampaikan bahwa aparat KPK harus memeriksa KKP pembangunan Lanjutan RSUD Rohul tahun anggaran 2016 dan Kadis Kesehatan Periode 2016. Pemerintah juga harus mengusut tuntas dugaan Korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohul seperti pengadaan alat kesehatan (Alkes), dana BLUD RSUD Rohul, dan pembangunan lanjutan RSUD tahun anggaran 2016.
Dugaan tersebut lanjut Andrizal didasari laporan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) bahwasanya pekerjaan pembangunan lanjutan RSUD Rokan Hulu tahun 2016 sudah selesai 100 persen namun faktanya tidak.
Seperti yang diketahui jabatan Direktur RSUD tahun 2016 dijabat Wildhan Asfan Hasibuan dan Plt Direktur M. Yaqub.
“apabila demo kami kali ini tetap tidak ditindak lanjuti. Maka kami pastikan akan mengadakan demo kembali. Dan pastinya akan membawa masa yang lebih banyak lagi. Kalau perlu kita akan konfirmasikan ke seluruh mahasiswa yang ada di kabupaten Rokan Hulu. Karena ini adalah masalah kita semua” ungkap Andrizal panjang lebar.
Koordinator Aksi Andrizal Serombou dalam orasinya meminta Pemkab Rohul bertanggung jawab atas mangkraknya Gedung RSUD Rohul yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Para pengunjuk rasa mengingatkan aparat Hukum untuk konsisten dalam tugasnya dan jika aparat penegak hukum tidak konsisten, berarti aparat penegak hukum ikut melegalkan dugaan korupsi yang ada di tubuh RSUD Rohul.
Didalam orasinya Ade Rinaldi selaku masyarakat aktif juga menjelaskan banyak permasalahan yang tersangkut dalam pembangunan RSUD Rohul. Mulai dari penyelewengan dana sampai dengan operasional RSUD yang tidak memadai.
Aksi unjuk rasa berlangsung aman dan damai serta mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan satpol PP Rohul. Setelah menyampaikan orasinya masa membubarkan diri dengan tertib. “ bapak Sukiman harus bertanggung jawab penuh atas mangkraknya pembangunan RSUD Rokan Hulu” ungkap Andrizal dalam orasinya. (Dan)
