Ketua PGRI Rohul Sebut Secara Nasional 3 Potret Utama Permasalahan Guru

507

PASIRPENGARAIAN – Untuk mencerdaskan anak bangsa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Guru menjadi salah satu unsur terpenting dalam proses menghasilkan lulusan yang bermutu. Tugas penting guru sayangnya termarginalisasikan oleh kepentingan lain yang namanya politisasi pendidikan. Pendidikan selalu hanya menjadi isu strategis pada tatanan makro, tidak terjadi pada tatanan kebijakan teknis.

Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Dr. Adolf Bastian M.Pd, Senin (25/11/2019) kepada Riausmart.com mengatakan, bahwa secara makro, ada tiga persoalan utama guru dari dulu sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik, yaitu pertama, kompetensi guru atau kualitas guru. Teorinya, guru berkualitas akan melahirkan peserta didik berkualitas.

Kompetensi guru berawal dari kualitas proses pendidikan di perguruan tinggi, pengembangan melalui diklat oleh dinas pendidikan setelah menjadi guru. Kenyataannya, terputus hubungan komunikasi dan diskusi antara kampus sebagai pencetak guru dengan pengguna, sehingga produk tidak pernah mendapatkan masukan dari user.

Pengembangan kualitas guru hanya seadanya, tidak serius dan komprehensif menjawab permasalahan yang dihadapi guru. Jadi tidak usah heran kalau mutu lulusan yang dihasilkan oleh proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Yang kedua, tambah Adolf, menyangkut jumlah guru dan distribusi guru itu sendiri. Sebenarnya negara kita masih kekurangan guru. “Sudahlah kurang, distribusi atau penempatan guru tidak pula merata. Contohnya, banyak sekolah baik tingkatan SD, SMP maupun SMA/SMK yang kekeurangan guru karena pertumbuhan penduduk usia sekolah yg meningkat dan guru yang memasuki usia pensiun. Kebijakan pemerintah hanya mengangkat sejumlah guru pengganti yang pensiun. Guru menumpuk pada sekolah tertentu di perkotaan dan kekurangan pada hampir semua sekolah di pedesaan.

Permasalahan kedua ini tetap begitu tanpa ada kebijakan pemerintah yang jelas. Pendekatan cenderung tambal sulam sifatnya sementara yang akhirnya berdampak kepada pelayanan sekolah tidak maksimal, merugikan hak anak dan masyarkat untuk mendapat layanan pendidikan yang berkualitas,” kata Adolf yang juga Rektor Universitas Pasir Pengraian (UPP).

Yang ketiga, adalah mengenai kesejahteraan guru. Hari ini, ribuan guru bertugas dengan ikhlas di ruangan ruangan kelas membentuk karakter, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Guru mendapatkan penghargaan kesejahteraan atau upah yang “tidak manusiawi” dibawah upah buruh, jauh dan tidak layak sebagai orang yang ditugaskan membentuk masa depan bangsa.

“Mereka mendapatkan gaji Rp.400.000 sampai dengan Rp.600.000 perbulan. Sangat miris memang. Coba kita bayangkan, orang yang ditugaskan mendidik anak-anak bangsa menjadi cerdas, berkarakter dan berakhlak mulia, negara belum mampu menghargai jerih payah mereka,” paparnya.

Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, tetap lebih tertarik membangun insfrastruktur dari pada membangun manusianya. Penelitian saya membuktikan alokasi anggaran peningkatan kesejahtaraan dan mutu guru dan kepala sekolah melalui pemberian insentif tambahan atau honor mengajar, diklat dan pengembangan karir sangat minim jumlahnya dan bahkan ada yang tidak dianggarkan sama sekali. Dinas pendidikan lebih tertarik mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana serta kegiatan lain yang tidak ada hubungan dengan kualitas pendidikan, kanapa ? Mental proyek yang masih kental dalam hati, pikiran dan tindakan mereka.

Kemudian Adolf memaparkan, selama ini pemerintah selalu menjadikan pendidikan sebagai retorika politik. Bupati, Walikota, Gubernur sampai ke Presiden selalu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di daerah. Tapi itu hanya komitmen politik, sedangkan komitmen sesungguhnya yang ditunggu rakyat tidak muncul.

“Kalau memang pemerintah kita betul betul ingin meningkatkan mutu pendidikan berarti tidak ada lagi guru yang di gaji Rp.400.000 per bulan. Jadi, 74 tahun Indonesia merdeka nasib guru selalu begitu dan begitulah. Kesejahteraan guru jauh dari harapan dan impian guru atau jauh panggang dari api,” ujarnya.

Terkait pidato Mendikbud RI, pada HUT PGRI ke 74, Ketua PGRI Rohul melihat masih sebuah rencana dan angan yang ingin dilakukannya. Apa yang disampaikan oleh pak menteri itu, hal biasa saja yang selama ini menjadi bahan diskusi dan masukan PGRI kepada pemerintah.

“Ya, guru sudah tahu apa yang disampaikan mendikbud. Contohnya guru jangan direpotkan dengan urusan-urusan administrasi, guru harus mampu menginspirasi siswa, guru harus menggunakan metode terkini dan tidak menoton atau klasikal dan sebagainya. Jadi poin-poin disampaikan Pak menteri itu hal yang biasa kita diskusikan di PGRI dan hal yang biasa kita coba carikan solusinya,” bebernya.

“Menteri berbicara pada tatanan sistem,  dan sistem tidak akan berjalan pada tatanan ideal tanpa ada keputusan teknis. Kita menunggu gebrakan teknis dalam proses pembelajaran dari pak mendikbud yang baru,” tutupnya. Akhirnya sebagai ketua PGRI rohul mengucapkan dirgahayu PGRI yang ke 74 dan selamat hari guru nasional tahun 2019, “semoga kita semua tetap ikhlas dan mencintai profesi pilihan hidup, melaksanakan bakti mencerdaskan anak bangsa,” semoga.