Dinas Perhubungan Rohul Sosialisasikan Retribusi Usaha Jasa Parkir

310

PASIRPENGARAIAN – Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Perubahan dari Nomor 5 tahun 2011 menjadi Perda Nomor 4 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha. Kamis (28/11/2019) di Gelora Hotel 10.00 WIB.

Di dalam sosialisasi ini, Dinas Perhubungan Rohul mengundang Camat, Kepala Desa, Pengurus parkir dan pemilik usaha.

Sosialisasi tidak hanya membahas tentang retribusi tempat parkir, melainkan juga tentang retribusi jasa usaha seperti sarang walet, hotel dan rumah makan yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu.

Menurut Sandi Brahmadita, selaku Kepala Bidang angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, adapun tujuan diadakan sosialisasi tersebut untuk memberikan pemahaman dan informasi baru bagi pelaku usaha parkir dan kepala daerah tentang perubahan Perda nomor 5 tahun 2011 menjadi Perda Nomor 4 tahun 2018. Yang mana terdapat beberapa perbedaan dari Perda sebelumnya, seperti tarif parkir dan ketentuan yang ada di dalamnya.

Ketika ditanyakan tentang kontribusi Dinas Perhubungan terhadap juru parkir, Sandi mengatakan semuanya sudah tertuang di dalam MOU atau kesepakatan yang ditandantangani bersama pemegang kontrak dan Dinas Perhubungan.

“Semuanya sudah ada di dalam MOU, di mana pengelola atau petugas parkir itu di bawah naungan bagi pemegang kontrak. di dalam kontrak tersebut semua atribut ditanggung oleh pemegang kontraK, tetapi kita akan berusaha untuk memfasilitasi untuk atribut juru parkir tersebut” Jelas Sandi.

Sandi juga menghimbau kepada petugas parkir agar selalu memberikan karcis dan kembalian yang pas kepada pengguna parkir.

“Kita tetap mengacu pada peraturan yang diterapkan, kalau di dalam aturan itu 4000, maka harus 4000, namun apabila melanggar, kita dari Dinas Perhubungan akan melakukan pengawasan. sanksi yang diberikan bisa dalam bentuk peringatan atau kita akan cari pemegang kontrak yang baru”, Imbuhnya.

Sandi berharap dengan adanya sosialisasi ini, juru parkir dan pemegang kontrak dapat memahami tanggung jawab dan perubahan isi Perda nomor 4 tahun 2018 tersebut.