Merasa Lahan Dikuasai, 3 Desa di Tambusai Tuntut PT Hutaean Kembalikan Lahan ke Warga

506

PASIRPENGARAIAN – Dalam menyelesaikan sengketa lahan terkait tiga desa, Tingkok, Lubuk Soting dan Tambusai Timur dengan PT Hutahaean di wilayah Kecamatan Tambusai, DPRD Komisi II Kabupaten Rokan Hulu, Riau menggelar hearing bersama tiga desa tersebut bersama pihak PT Hutaean. Rabu (22/01/2020) di Gedung DPDR

Hearing di Pimpin Ketua Komisi II DPRD Rokan Hulu H. Arif Reza Syah, Lc, bersama anggotanya Murkhas, S.Pd, Emon Casmon. Turut dilokasi lintas komisi,  H.Abdul Muas, H.Depredi Kurniawan S.Pd, H. Muhamad Aidi, SH, Mukhlizar, SH, Muhamad Ilham, Faizul dan Budiman.

Menurut pengakuan Samsul Kamal, Kabid Sarpras, Disnakbun Rokan Hulu mengatakan PT. Hutahaean di Tambusai hingga saat ini tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) melainkan hanya memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebanyak 2.800 Hektar.

“Menurut catatan yang kami miliki, saat ini PT Hutaean hanya memiliki IUP seluas 2800 ha, namun alasan PT Hutahaean pada masalah ini yang sudah beberapa kali mediasi, karena pola kerjasama tidak terlaksana sesuai SK perjanjian awal,”Imbuh Samsul Kamar kepada awak media.

“Selain dari lahan dari Tambusai, PT Hutahaean juga memiliki lahan diwilayah Kecamatan Tambusai yang ada HGU nya seluas 4800 hektar,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hulu yang diwakili Kasi Permasalahan, Misdawati membenarkan PT Hutahaean menguasai tanah di Tambusai Utara yang tidak memiliki HGU dan hingga saat ini belum diurus.

“Sesuai data BPN, lahan PT. Hutahaean awalnya hutan yang dikonversi menjadi lahan Perkebunan seluas 4634 hektar  sejak tanggal 1 Juli 1993 hingga 11 Desember 2028, berubah menjadi 4.634, 34 hektar dan saat ini menjadi 4.800 hektar sejak tanggal 27 November 1997,” Jelas Misdawati.

“Dari data yang kami peroleh, lahan PT. Hutaean masih ada yang belum diHGU-kan, sehingga menimbulkan yang permasalahan dengan masyarakat Tambusai Timur,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Rokan Hulu Arif Reza Syah mengatakan akan menuntaskan permasalahan yang menimpa tiga Desa di Kecamatan Tambusai Timur.

“Kami dari Komisi II dan dengan kordinasi lintas komisi akan menuntaskan permasalahan lahan bapak-bapak ini yang ada di PT Hutahaean tersebut,”Katanya

Mewakili 3 Desa, H Janna berharap DPRD Rokan Hulu dapat membantu menuntaskan permasalahan lahan mereka yang sudah dikuasai PT. Hutahaean sejak tahun 1998 tersebut.

“Lahan kami di PT Hutahaean itu sudah kurang lebih 20 tahun mereka nikmati hasilnya, kami yang miliki lahan hanya sebagai pendengar dan penonton saja. Untuk itu kami mengharapkan melalui bapak-bapak Dewan Komisi II ini dapat menyelesaikan lahan kami ini,”Harap H.Janan.

Dalam wawancaranya, H Janna mengatakan akan masuk kedalam perusahaan dan melarang pihak PT Hutaean untuk memanen buah kelapa sawit apabila permasalahan ini tidak terselesaikan ditangan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.