Mendapat Surat Keputusan Bupati Pembekuan Izin Pemanfaatan Air Limbah, PT Era Sawita Masih Diberi Waktu 10 Hari Pembaharuan

227

PASIRPENGARAIAN – Menindaklanjuti keputusan Bupati Rokan Hulu nomor : KPTS 503/DPMPTSP-IPAL/16/1/2020, tentang pembekuan izin pemanfaatan air limbah PT. Era Sawita. Hari ini, Senin (28/01/2020), Bupati Rokan Hulu, diwakili Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu satu pintu, Gorneng,M.Si melakukan mediasi bersama manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Era Sawita atas dugaan pencemaran lingkungan.

Turut hadir dalam rapat, pihak Dinas Lingkungan Hidup Rohul, perwakilan manajemen PT Era Sawita, Camat dan pihak Desa Kepenuhan Barat.

Sebelumnya, PT Era Sawita di duga melakukan pencemaran lingkungan dengan limbah dari tanda kosong (Tankos) yang memasuki sungai-sungai warga yang mengakibatkan ribuan ikan mati dan air menghitam.

Oleh karena itu bupati mengeluarkan surat keputusan pembekuan izin pemanfaatan air limbah PT Era Sawita untuk sementara waktu.

Dalam kegiatan mediasi, Humas PT Era Sawita menyampaikan pihaknya menolak pembekuan izin pembuangan limbah perusahaannya, Hal ini dikarenakan masih ada waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pembangunan sistem pembuangan limbah sesuai standar lingkungan hidup.

“Waktu yang diberikan kepada kami adalah 10 hari untuk melakukan pembersihan lahan dan 9 item yang dikehendaki oleh DPMPTSP, dan sekarang sudah memasuki 6 hari, dengan kata lain sisa 4 hari lagi, namun saat ini pengerjaan sudah 90 persen dan diperkirakan akan selesai dalam 1-2 hari kebelakang,” jelas Ari

Di tempat yang sama, Kepala DPMPTSP, Gorneng M.Si mengatakan Pemda Rohul masih menunggu pihak PT Era Sawita untuk melakukan 9 hal yang mereka tuntut terhadap PT. Era Sawita.

“Sampai saat ini kita masih menunggu, dan waktunya masih ada 4 hari lagi bagi PT Era Sawita melakukan pembenahan. dan apabila pihak PT Era Sawita tidak dapat mengindahkan apa yang kita sampaikan. Maka otomatis kita akan cabut izin perusahan Era Sawita,” Jelas Gorneng.

Dilanjutkannya, pembekuan izin pembuangan limbah yang dimaksud dalam SK Bupati Rohul tersebut, bersifat mutlak