Sebelum Perda Direvisi, DPRD Rohul Minta Perusda RHJ Diaudit BPK RI

599
Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra
Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra

PASIRPENGARAIAN – DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sangat mendukung jika Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 itu direvisi, asalkan Perusahaan Daerah (Perusda) Rokan Hulu Jaya (RHJ) telah di audit oleh BPK RI.

Mengingat sampai saat ini, Perusda (RHJ) masih minim atau belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pemberian deviden atau menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Rokan Hulu.

Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra, Ahad (23/2/2020) kepada wartawan mengatakan, menyikapi kondisi Perusda RHJ agar memberikan kontribusi PAD terhadap Kabupaten Rohul, DPRD mendukungan direvisinya Perda Nomor 2 tahun 2007, dengan catatan, sebelum dilakukan revisi regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Rohul untuk menyurati BPK agar melakukan audit fisik dan keuangan terhadap dana investasi yang diberikan Pemkab Rohul kepada Perusda RHJ sejak tahun 2007 lalu. Kendati setiap tahunnya, Perusda RHJ diaudit oleh lembaga independen.

“Saya mendukung revisi Perda Nomor 2 tahun 2007, tapi sebelumnya, harus diaudit dulu penggunaan dana penyertaan modal Pemkab Rohul kepada Perusda RHJ oleh BPK RI. Setelah keluar rekomendasinya, apakah Perusda itu dinyatakan sehat atau tidak, itulah yang menjadi dasar pertimbangan nantinya DPRD Rohul untuk membahas revisi Perda Nomor 2 tahun 2007,” tutur Wanda.

Politisi Partai Gerindra Rohul itu menegaskan, bila Perda investasi itu tidak dilakukan revisi terkai bidang usaha selain kelistrikan, siapapun Direksi atau manajemen Perusda RHJ, kemungkinan besar tidak akan maksimal dalam memberikan kontribusi penyumbang PAD bagi Kabupaten Rohul.

Dia mengakui, pada tahun 2017 lalu, pemerintah daerah telah menyampaikan usulan revisi Perda Nomor 2 tahun 2017 kepada DPRD Rohul, namun pada periode Pimpinan dan Anggota DPRD Rohul 2009-2014 belum terlaksana.

Didalam Pasal 5 Perda Nomor 2 tahun 2007, bentuk penyertaan modal (investasi) Pemda jangka panjang yang bersifat permanen, berupa pembangunan pembangkit listrik, peningkatan daya listrik daerah dan pengoperasiannya serta penyiapan pembangunan PLTU Kabupaten Rohul.

“Itulah yang akan dirubah penggunaan semula sesuai perda penyertaan modal menjadi bidang usaha lain. Kemudian Pasal 6 jumlah penyertaan modal (investasi) Pemda ke Perusda pada tahun 2007 sejumlah Rp45 miliar,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut, lanjut Wanda, sekarang dana investasi yang bersisa sekitar Rp37,1 milyar yang selama ini tersimpan pada rekening bank perusahaan. Sedangkan Rp7,9 milyar bermasalah terkait dengan pembangunan PLTU yang tidak dapat diselesaikan dan telah proses penetapan pengadilan.

“Kita minta Direksi Perusda RHJ yang baru dilantik akhir November 2019 lalu, disarankan untuk melakukan inventarisir aset-aset, kemudian perlunya audit internal Perusda oleh BPK, karena sisa dana penyertaan modal Pemkab Rohul,” ujarnya.

Disamping itu, lanjut Wanda, manajemen Perusda RHJ malakukan kajian terhadap bidang usaha lain yang akan ditambah atau dikembangkan, untuk kemajuan Perusda Rohul kedepan, selain bidang kelistrikan.

Terkait adanya wacana Pembubaran Perusda RHJ pada masa kepeminpinan dan Anggota DPRD Rohul periode 2009-2014, Wanda, mengatak tentu ada mekanismenya, karena dana penyertaan modal Pemkab Rohul ke Perusda bukan investasi permanen.

“Butuh kajian dan pertimbangan kalau itu harus dibubarkan. Tentunya tergantung nanti dari hasil audit BPK dan rekomendasi yang diberikan, apakah dibubarkan atau di revisi Perdanya. Karena saat ini, Perusda RHJ hanya fokus dibidang usaha kelistrikan, sehingga dana out tidak bisa digunakan ke bidang usaha lain,” tpaparnya.