REKTOR UPP: Stop Pembangunan Fisik, Alihkan Anggarannya untuk Atasi Dampak Corona

960

PASIRPENGARAIAN – Setelah keluarnya instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4, H. Joko Widodo, mendesak kepala daerah, Gubernur, Bupati/walikota se-Indonesia untuk mengalihkan anggaran yang tidak penting di APBD untuk penanganan virus corona (Covid-19) di Daerah masing-masing.

“Anggaran-anggaran perjalanan, pertemuan, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, pembangunan fisik, segera harus dipangkas karena kondisi fiskal kita sekarang ini bukanlah sebuah kondisi yang enteng,” kata Jokowi. Selasa (24/03/2020)

“Kemudian melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi isu-isu ekonomi,” sambung dia.

Respon cepat telah diperlihatkan oleh Pemprov Riau, dengan menganggarkan Rp 80 miliar dana APBDnya. Dana tersebut diambil dengan menggeser sejumlah dana dari perangkat kerja yang ada.

Atas penggeseran dana APBD Riau, Pemprov akhirnya mampu menyediakan 1.000 tempat tidur untuk mengantisipasi pasien terpapar Corona nantinya.  Gedung pendidikan dan pelatihan (Diklat) akan disulap menjadi rumah sakit cadangan, jika rumah sakit yang ada tidak mampu menampung pasien terjangkit covid 19.

Melihat kebijakan yang telah diambil pusat dan provinsi menghadapi wabah covid 19, Rektor Universitas Pasir Pengaraian, (UPP) Dr. Adolf Bastian M.Pd,  mempertanyakan respon dan kebijakan pemkab Rohul terhadap Inpres Nomor 4/2020  tersebut.

Dalam wawancara dengan awak media RIAUSMART.COM  ” Mohon maaf saya harus katakan jujur, sesuai pengamatan dan data fakta di lapangan”. mulai Adolf serius, Kamis (26/03/2020)

Selanjutnya Adolf mengatakan, dia sangat sedih dan prihatin atas keseriusan Pemkab Rohul menangani permasalahan penyebaran virus corona, sesuai arahan presiden dan harapan masyarakat.

Terlihat penanganannya masih setengah hati dan lemah dalam koordinasi antar lini pemerintahan, sehingga aksinya cenderung jalan sendiri dan belum tepat sasaran, masih berupa himbauan dan seremonial. Sebut saja  dari kesiapan dan ketersediaan anggaran.

” Ditengah ganasnya wabah virus corona, Kita mempertanyakan nih, bupati dan anggota DPRD Rohul lainnya pada kemana ? Karena hingga sampai hari ini kita melihat bupati dan DPRD Rohul belum duduk bersama, memutuskan, menyisir ulang dan melakukan realokasi anggaran kegiatan pembangunan. Selama ini Pemkab lebih asyik dan fokus melakukan pembangunan fisik jalan dan jembatan, serta infrastruktur lainnya dari pada peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan, sesuai intruksi pak presiden” jelas Adolf

” Sesuai Pengakuan Direktur RSUD Rohul, tentang terbatasnya sarana prasarana dalam  mengantisipasi perkembangan covid-19. Belum lagi data yang tidak valid dikeluarkan Dinas Kominfo terhadap jumlah orang yang dalam pemantauan dan pengawasan, memperlihatkan kurang kecermatan dan koordinasi antar lini,” Lanjut Adolf Panjang lebar.

Rektor sekaligus ketua PGRI Rohul berpendapat, Saat ini, masyarakat juga berharap semua anggota DPRD Rohul memperlihatkan kepedulian dan  kecintaannya pada rakyat, dengan cara mengalihkan dana aspirasi mereka dalam bentuk bantuan tunai atau kebutuhan pokok harian, kepada masyarakat yang merasakan  dampak sosial dan ekonomi, seperti  para pekerja informal sesuai inpres presiden.

Selain itu, Menurut Adolf Pemkab Rohul harus mulai mendata masyarakat yang perlu segera mendapat bantuan langsung, contohnya, sejak sekolah diliburkan, banyak masyarakat kehilangan penghasilan, karena kantin sekolah terpaksa ditutup. Para pedagang keliling dan pinggir jalan, tukang ojek dan pedagang asongan, pedagang di pasar moderen dan tradisional, penganguran dan korban PHK, pekerja sektor lain yang perlu dibantu dengan aksi nyata, bukan kata “akan dan tunggu”. Perut tidak bisa menunggu dan dijanjikan.

Menghadapi kondisi ketidakpastian ini, mari, kita semua unsur bersatu padu, jangan hanya sebatas lagu saja. Satukan kata dan perbuatan nyata, karena didasari oleh cinta, bukan karena ingin dipuja,” tuturnya.

” Ini sangat penting, mengingat kesiapan rumah sakit di Rohul terhadap dampak virus Corona masih jauh dari yang seharusnya ada. Belum lagi dampak sosial, ekonomi dan budaya, dikarenakan kemiskinan atau Ketimpangan Ekonomi, strata pendidikan yang tentu perlu perhatian dan cara penanganan khusus”  imbuh Adolf.

Adolf berharap Pemkab Rohul harus bekerjasama  melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ulama, pemuda  dan aktivis kemanusian, serta unsur pemerintahan lainnya, bersinergi menghadapi persoalan ini. Covid 19 sudah menjadi bencana nasional dan terkait nyawa manusia.

” Akhirnya, sekali lagi saya berharap Pemkab Rohul dan DPRD segera melakukan pembahasan penggeseran APBD Rohul 2020. Pemerintah perlu memastikan jumlah uang yang tersedia untuk mengatasi segala dampak dari wabah covid 19. Kepada masyarakat, mari kita bedoa dan waspada, dengan mengikuti segala arahan dari pemerintah untuk keselamatan dan kebaikan kita semua. Aamiin,” tutup Adolf.