PERMINTAAN Tak Diindahkan, Mahasiswa UPP KIRIM SOMASI PERTAMA Untuk Bupati Rohul

778

PASIRPENGARAIAN – Tidak terima atas pernyataan Bupati Rohul, H.Sukiman yang mempertanyakan status kepemilikan Universitas Pasir Pengaraian (UPP), Mahasiswa UPP melayangkan Somasi pertama kepada Bupati Rohul, Kamis, (27/03/2020).

Dalam pengakuan Eko, Selaku Koordinator Umum (Kordum) aksi mengatakan, telah mengantar somasi pertama kepada Bupati Rohul yang diwakili bagian umum Pemda Rohul.

” Iya kita telah melayangkan somasi tersebut pada hari semalam, dan kita akan menunggu Bupati untuk mengindahkan apa yang kami tuntutkan,” jelas Eko.

Di dalam isi Somasi, tertulis mahasiswa UPP telah menunggu selama 7 hari Bupati Rohul untuk menyampaikan permohonan maaf dan mencabut pernyataan yang dianggap merendahkan/melecehkan status Hukum UPP Sebelumnya.

” Iya, kita telah menunggu selama 7 hari waktu itu, dan belum ada tanda2, makanya kita layangkan somasi pertama ini,” lanjut Eko.

Di dalam isi Sumasi Pertama, Ada beberapa tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa beralmamater hijau tersebut, yakni :

1. Mencabut Pernyataan yang mempertanyakan Status Hukum kampus Universitas Pasir pengaraian  yang telah menimbulkan kerugian material/immaterial terhadap Civitas Akademika Universitas Pasir Pengaraian, Alumni dan Masyarakat luas.

2. Memohon maaf secara terbuka kepada Civitas Akademika UPP, Alumni dan Masyarakat Secara lisan dan tertulis, dimuat pada media cetak dan online di Provinsi Riau selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.

3. Mengabulkan tuntutan Beasiswa untuk mahasiswa sebagaimana isi perjanjian pada poin nomor 7 (Tujuh) yang telah ditandatangani pada tanggal 01 Oktober 2018 di Aula Kampus Universitas Pasir Pengaraian.

Dalam isi Somasi, mahasiswa UPP memberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari dari pertanggal Somasi Pertama diberikan.

” mempertimbangkan kondisi Bangsa dan Negara yang sedang menghadapi bencana Covid-19, makanya kita beri waktu yang cukup lama,” jelas Eko.

” Apabila tidak diindahkan juga, maka kami akan menempuh jalur Hukum untuk penyelesaian perihal ini baik Perdata maupun Pidana,” Tutup Eko.

Dalam pengakuan Eko, selain kepada Bupati Rohul, surat Somasi Pertama ini tembusan juga dikirimkan melalui pos kepada Presiden Republik Indonesia, Mendagri, Mendikbud, Kapolri, Kapolda Provinsi Riau, Kapolres Rokan Hulu, Lembaga Adat Melayu Rokan Hulu, Yayasan Pembangunan Rokan Hulu dan Rektor Universitas Pasir Pengaraian.