Pemkab Rohul Keluarkan Rp. 13 Milyar Untuk Corona, Berikut Pandangan Dekan FE UPP

695

PASIRPENGARAIAN – Setelah keluarnya pemberitaan terkait alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) sebesar Rp 13 miliar dalam penanganan dan pencegahan Covid-19, Hal ini menimbulkan berbagai pandangan dari beberapa pihak, salah satunya Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Pasir Pengaraian (UPP), Arrafiqur Rahman, MM yang sangat mengapresiasi tindakan nyata Pemkab Rohul tersebut.

” Saya sangat mengapresiasi Pemkab Rohul yang sudah nampak ada satu tindakan nyata dilakukan, terkait Pandemi Covid 19 ini yang diwujudkan dalam mengalokasikan anggaran walaupun masih dalam tahap awal yakni Rp. 13 miliar,” jelas Dekan muda itu kepada awak media Riausmart.com

Namun, dalam pandangan Dekan yang dikenal ramah di mata mahasiswanya ini, Pemkab Rohul  seharusnya menghitung seluruh rincian kebutuhan akibat dampak Covid 19 ini, karena ada potensi dana 100 milir lebih.

” Alangkah baiknya di rinci saja dengan detail, menggunakan Analisis Skenario misalnya, sehingga berbagai asumsi paket anggaran disediakan. Sehingga pemkab tidak terkesan menunggu kebutuhan selanjutnya,” tambah Rafiq.

Kepada Riausmart.com, Rafiq juga berharap Pemkab Rohul perlu untuk mengalokasi  anggaran yang melihat dampak ekonomi masyarakat, sebagai mana juga dilihat pada kabupaten lain yang sampai memperhatikan bagian lain.

” Kita tahu bahwa harga karet saat ini juga tidak seberapa, ditambah kondisi wabah ini tentunya masyarakat akan tambah menjerit. Apalagi jika yang berstatus ODP itu adalah kepala keluarga, yang bersangkutan tidak bisa bekerja, tentunya ini perlu  dipikirkan pemkab dalam asumsi pengeluaran. Untuk itu, saya pikir Pemkab Rohul seharusnya mendata masyarakat, yang terkena dampak ekonomi langsung akibat covid 19 ini. Sehingga perlu mengalokasikan anggaran untuk bantuan, bagi masyarakat,” tuturnya panjang lebar.

Rafiq menyarankan agar Pemkab Rohul juga penting untuk melakukan penghitungan anggaran terkait penanganan masyarakat yang bertatus ODP. Jika ODP ini benar benar dianggap penting untuk dimonitoring, sehingga benar benar mereka tidak akan positif terinfeksi dan berbahaya sebagai penyebaran covid 19.

” maka saya pikir ini akan mengeluarkan biaya, mungkin seperti biaya insentif pengawasan perawat, atau biaya lain terkait keterjaminan kesehatan para ODP tersebut,” imbuhnya.

” Seperti yang kita lihat pada alokasi anggaran daerah-daerah lainnya. Biaya penghargaan untuk para tenaga medis yang siaga berjaga dan siap untuk menangani wabah ini, juga saya pikir perlu untuk dihitung,” tutupnya.