RAKORNAS VIRTUAL PERDANA PGRI Hasilkan 11 Point Penting Wajib Diketahui Guru dan Pemerintah

3704

JAKARTA – Di tengah antisipasi penularan Corona Virus (Covid-19), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menggelar Rapat Koordinasi Virtual perdan yang diikuti 500 peserta yang terdiri dari Pengurus Besar, Para Ketua PGRI provinsi, dan Ketua PGRI kab/kota, Pengurus APKS PGRI ini menghasilkan beberapa poin penting, seperti :

1. apresiasi kepada tenaga media dan medis atas komitmen dan dedikasinya menjadi pahlawan kemanusiaan di tengah pandemi.

2. Meminta pemerintah segera menyusun Panduan Mengajar Jarak Jauhbagi guru, siswa, dan orang tua, sehingga pembelajaran tetap efektif tanpa menimbulkan kebosanan atau kelelahan bagi siswa. Guru memiliki alternatif model mengajar daring maupun luring. Orang tua merasa nyaman selama mendampingi anak- anaknya belajar.

3. Mengusulkan dana UN yang ditiadakan dialihkan untuk penanggulangan Covid 19 dan untuk incentive honorer.

4. Meminta pemerintah meniadakan syarat harus memiliki NUPTK bagi guru honorer yang bisa menerima honor dana BOS, mengingat untuk mendapatkan NUPTK harus memiliki SK Pengangkatan Guru Honorer dari Kepala Daerah. Sementara banyak Kepala Daerah tidak bersedia menerbitkan SK Pengangkatan Guru Honorer karena adanya PP Nomor 48 Tahun 2005. Kami mengusulkan guru honorer yang belum memiliki SK Kepala Daerah maupun yang belum memiliki NUPTK dapat diberikan honor dari dana BOS, melalui Pengakuan SK KepalaSekolah.

5. Mengusulkan untuk memberikan perhatian khusus kepada guru-guru honorer, khususnya di daerah 3T melalui insentif khusus, baik melaluiAPBN maupun APBD.

6. Memohon kepada Pemerintah untuk segera meng-SK-kan guru-guru honorer yang telah dinyatakan lulus P3K tahun 2019.

7. Memerintahkan agar pengurus PGRI di semua tingkatan dapat membentuk Crisis Centre dan Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS), berkoordinasi dengan pemerintahan daerah setempat, dan membuat dan menyebarkan Konten dan Model-model Pembelajaran Jarak Jauh. Crisis Centre juga membantu pemerintah, Pemda, masyarakat, khususnya guru honorer dan guru 3T dalam turut serta memerangi covid-19.

8. Melakukan penundaan Konferensi PGRI Kabupaten/ Kota paling lambat Desember 2020.

9. Menghimbau PGRI di seluruh tingkatan melakukan aksi solidaritas terhadap masyarakat terdampak wabah pandemi corona.

10. Mendesak pemerintah untuk membayarkan TPG Catur Wulan Pertama kepada para guru yang berhak menerimanya.

11. Memohon kepada pemerintah untuk tetap membayarkan Gaji Ke-13 dan THR kepada para guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

Sedangkan, saat diminta konfirmasi kepada Ketua PGRI Kabupaten Rokan Hulu, Dr Adolf Bastian M.Pd mengatakan rapat koordinasi virtual ini merupakan agenda perdana yang PGRI laksanakan ditengah wabah Corona.

” Yah, dikarenakan kita tidak diperbolehkan membuat kerumunan atau agenda yang mengumpulkan banyak orang, makanya agenda ini dilaksanakan secara Virtual, ini merupakan komitmen PGRI untuk selalu mengembangkan Organisasi sesuai dengan tantangan hari ini, dimana Covid-19 bukanlah sebagai penghalang mencari solusi kepentingan bangsa dan negara, khususnya para guru,” jelas Adolf.

Adolf juga mengatakan Pengurus Besar (PB) PGRI telah menyurati seluruh Gubernur, Bupati/walikota se-Indonesia untuk dapat menjalankan 11 butir hasil Rakornas Virtual PGRI tersebut.

Adolf juga berharap wabah Corona dapat segera hilang, sehingga dapat mengembalikan aktivitas masyarakat seperti sebelumnya.