Pilkada Serentak akan Digelar Akhir Tahun 2020

392

JAKARTA – Berdasarkan kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada 9 Desember 2020.

Berdasarkan keterangan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Selasa (14/4/2020) mengatakan, bahwa Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan dari pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

“Untuk Pelaksanaan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020,” tutur Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang dilansir dari Cakaplah.com.

Sumber foto cakaplah.com
Sumber foto cakaplah.com

Lanjutnya, sebelum dimulainya kembali tahapan Pilkada serentak, Komisi II bersama Mendagri serta KPU hingga Bawaslu akan melaksanakan rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020.

“Rapat tersebut akan kita laksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi Virus Corona atau Covid-19 ini berakhir atau sekitar awal Juni 2020. Sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020,” jelasnya.

Berikut kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020:

  1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi Covid-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.
  2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu.