Aliansi Masyarakat Adat Desak Pemkab Rohul Tidak Perpanjang HGU PT SJI

139

PASIRPENGARAIAN – Diduga garap lahan di luar HGU, aliansi masyarakat adat desak pemerintah daerah  kabupaten Rokan Hulu dan pusat kementrian ATR BPN tidak perpanjang HGU PT Sumber Jaya Indah Nusa yang ada kota lama, Kecamatan Kunto Darussalam.

Aliansi masyarakat adat kotalama juga meminta  pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengukur ulang lahan milik PT Sumber Jaya Indah Nusa serta meminta agar tidak perpanjang HGU-nya.

Tidak beralasan, dalam pengakuan Tarmilin LKA kunto Darussalam menduga terdapat 900 hektar lahan PT SJI yang tidak di temui di HGU perusahaan.

“Di duga Ada kurang lebih 900 hektar lokasi pabrik pengolahan sawit  tidak di temui dalam HGU perusahaan ini, pemerintah di minta harus menjelaskan kepada masyarkat terkait hal ini”.Jelas Tarmilin.

Dalam pengakuan Tarmilin, PT SJI juga belum menunaikan kewajiban nya merealisasikan pola kemitraan perkebunan sawit kepada masyarakat  setempat minimal 20 %. Ini menandakan tidak adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat Kotalama Kunto Darussalam.

Ilham salah satu pengurus aliansi masyarakat adat kotalama mengatakan tuan rumah tak akan berunding dengan maling di rumahnya.

” Saya ambil pepatah buya hamka, tuan rumah takkan berunding dengan maling di rumah nya. Maksud dari pepatah itu adalah pemerintah harus tegas menindak mafia mafia tanah yang mengambil hak masyarkat adat”.Ucap Ilham.

Ilham juga menghimbau agar pemerintah provinsi Riau menindaklanjuti persoalan ini.

“Dimana Fokus pada perkebunan  dan lahan yang dianggap ilegal menurut data KPK dan DPRD Riau, dimana ditemukan ada sekitar 1,2 juta hektar kebun yang digarap secara ilegal. Jadi saya menghimbau agar kiranya pemerintah provinsi Riau menindak lanjuti permasalahan ini, agar tidak menjadi konflik di tengah masyarkat adat nantinya”.Tutur Ilham.

Lanjutnya, pemerintah lah yanh melindungi masyarkat untuk hak dan kedudukan nya, bukan melindungi pengusaha asing dan mafia tanah di negeri ini.

(MSI)