AMA Tolak Perpanjangan HGU PT SJI Coy Kotalama

775

PASIRPENGARAIAN – Masyarkat Adat Kotalama Serahkan  Ribuan Pernyataan Tolak perpanjangan  HGU PT.SJI Coy Kotalama Ke DPRD Rohul.

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat (AMA) itu juga meminta DPRD  Kabupaten Rokan Hulu, untuk mengukur ulang lahan milik PT. SJI Nusa Coy yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit tersebut.

Koordinator AMA, Ilham  menjelaskan sudah kurang lebih 32 tahun perusahaan menguasai tanah ulayat tersebut.

“Sudah lebih kurang 32 tahun perusahaan PT. SJI Nusa menguasai tanah ulayat Kota Lama, sampai saat ini Pola Kemitraan Kebun Plasma pun tak kunjung di penuhi oleh pemilik perusahaan itu”.Tutur Ilham.

Ilham juga menjelaskan hal ini di landasi dengan peraturan undang undang tentang hak kemenakan dan masyarakat secara umum nya untuk mendapatkan kebun plasma demi kelangsungan hidup minimal 20% dari luas areal nya diantaranya :

1. perpres no. 86 tahun 2018

2. permen ATR/BPN no.7 2017

3.pementan no.98 /pementan/OT/140/09/2013

4.UU no 39 tahun2014

Ilham menambahkan masyarakat adat kotalama meminta pihak pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi dan pusat untuk turut peduli dalam persoalan ini.

” Masyarakat adat kotalama  meminta pihak pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, tidak memperpanjang izin PT.sumber jaya indah nusa coy dan mengembalikan kepada masyarkat adat.

” Harapan masyarakat Adat Kotalama kepada DPRD kabupaten Rokan Hulu dapat mengawal suara masyarakat adat kotalama”.Terang Ilham.

Di tempat yang berbeda Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu Nono Patria Pratama mengatakan perusahaan harus menunaikan kewajiban jika mau berinvestasi di daerah setempat.

” Perusahaan itu jangan egois, harus tunaikan kewajiban untuk masyarakat, kalau masyarakat menolak perpanjangan HGU tentu masyarakat ada yang tidak mendapatkan hak mereka, kami dari DPRD akan segera memediasi memanggil masyarakat, pihak perusahaan dan pemerintah. Perusahaan kalau mau berinvestasi harus memberikan hak ke masyarakat sesuai dengan UU yang ada”.Ucap Nono.

Nono Patria Pratama yang sering di juluki masyarakat sebagai dewan rasa Bupati itu menambahkan untuk BPN Riau ataupun Kabupaten jangan gegabah untuk perpanjangan HGU Perusahaan.

“Pesan saya untuk BPN Riau dan Kabupaten jangan tergesa gesa untuk memperpanjang HGU Perusahaan, jangan gegabah”.Tutup Nono.

MSI