Rebut Kembali Tanah Ulayat, Rektor UPP : STOP “Perselingkuhan” Antara Pihak Eksekutif Dengan Perusahaan

409

PASIRPENGARAIAN – Terkait penandatanganan peta Ulayat masyarakat adat lima Luhak sekaligus tiga kenagarain Tandun Kabun dan Ujung Batu pada Kamis (19/06/2020) lalu, membuat rektor Universitas Pasir Pengaraian (UPP), Dr Adolf Bastian M.Pd angkat bicara.

Dikutip dari hukumonline.com, Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

Kata rektor UPP yang juga ketua PGRI Rohul, sudah saatnya Lembaga Adat Melayu Riau dan Kabupaten (LAMR) bersama Adat Lima Luhak dan Kenagarian bersatu untuk mengambil kembali hak-hak tanah Ulayat yang saat ini masih dikuasai oleh perusahaan yang dahulu proses penggunaannya tanpa melibatkan masyarakat adat.

“LAMR Rohul Bekerjasama dengan UPP, akan bahu-membahu bersama masyarakat adat dan anak kemenakan, berjuang kembali menggunakan pendekatan hukum dan politik dalam mengambil hak-hak tanah Ulayat yang didalamnya terdapat hak adat yang saat ini dikuasai oleh perusahaan demi menjaga Marwah kampung dan kesejahteraan masyarakat,” katanya, Selasa (23/06/2020).

Adolf juga mengatakan Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mulai dari yang paling bawah desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten untuk segera menghentikan “perselingkuhan” antara pihak eksekutif dengan perusahaan dalam perpanjangan izin dan pengembangan lahan baru, yang selama ini menikmati atau menguntungkan beberapa oknum tertentu, yang tindakan mereka merugikan masyarakat adat.

“Tentunya pertama kami sampaikan kepada pihak pemerintah, mari kita hentikan perselingkuhan ini, antara cukong-cukong perusahaan dan pihak eksekutif, yang selama ini telah merugikan masyarakat Rokan Hulu yang dikenal dengan daerahnya yang beradat. Saat ini tidak ada lagi tanah peninggalan nenek moyang kita yang tersisa untuk kita wariskan ke generasi berikutnya lanjutnya.

Adolf berharap, nantinya pemerintah, DPRD, Aparat Penegak Hukum, LSM, Media dan para penggiat dan pemerhati kesejahteraan masyarakat turut mendukung LAMR Rohul bersama tokoh adat lain untuk berjuang mengambil hak adat tanah Ulayat dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Perjuangan ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kesabaran dan kekompakan team agar tidak gampang menyerah dan putus asa atau adu domba oleh pihak kepentingan yang selama ini menikmati fasilitas dari tertidurnya masyarakat adat.