Terkait Salah Satu SMAN di Rohul Melakukan Pungutan Siswa Baru, Berikut Tanggapan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau

PASIRPENGARAIAN – Terkait pemberitaan salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, yang diduga melakukan pungutan terhadap siswa baru, membuat Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau Ir. H. Fendi Jaswir, MP angkat bicara.

Awalnya, saat dihubungi melalui via telpon oleh awak media Riausmart.com, Rabu (08/07/2020), Kepala Sekolah  SMAN 1 Rambah Ali Pulaila, M.Pd membenarkan tentang biaya sejumlah Rp.1.900.000/ siswa yang baru masuk dan diterima disekolah tersebut.

Dimana Rp. 260 ribu untuk pakaian Nasional, Rp. 260 ribu untuk pakaian Seragam, Rp. 260 untuk pakaian Pramuka, Rp. 240 ribu untuk pakaian Melayu, Rp. 160 ribu pakaian Olahraga, Rp. 560 ribu untuk satu paket meja dan kursi, Rp. 60 ribu untuk atribut dan jilbab atau peci sebesar Rp. 100 ribu.

Dalam penuturan Kepala Sekolah, biaya sebesar Rp.1.900.000 bagi siswa baru merupakan kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan Komite.

“Karena kondisi saat ini Pandemi Covid-19, jadi kami tidak mengundang Orang tua atau wali murid demi mengikuti aturan  pemerintah terkait antisipasi penyeberangan Covid-19,” jelas Ali.

Ali juga menjelaskan bahwa biaya sebesar Rp.1.900.000 tidak sepenuhnya memberatkan siswa baru, apabila siswa tidak bisa membayar secara keseluruhan, maka dapat dibayar secara berangsur.

“Sampai saat ini orang tua atau wali murid tidak ada yang merasa keberatan dengan biaya segitu, dan mereka juga telah melakukan pembayaran,” imbuhnya.

Dalam pengakuan Kepsek, pemungutan biaya beli satu set bangku dan kursi sebesar Rp.560 ribu sudah terjadi sejak tahun 2007 – 2008 lalu, yakni mulai adanya bangunan gedung SMAN 1 Rambah masih dibawah naungan Kabupaten Rokan Hulu, sehingga dari tahun itu siswa/i membeli bangkunya masing-masing sedangkan pihak sekolah yang memfasilitasi.

Lanjutnya, hal ini dilakukan Kepala Sekolah karena tidak adanya anggaran dari Pemerintah untuk pengadaan bangku.

Diwaktu yang berbeda, saat dikonfirmasi melalui via telepon, Ketua Komite SMAN 1 Rambah, Zaini Nur mengatakan bahwa Komite Sekolah SMAN 1 Rambah hanya menyetujui  pengajuan Kepala Sekolah.

“Iya, Sekolah kan mengajukan ke Komite, karena sekolah kan yang tahu, kalau kami kan nggak tahu berapanya, karena kami komite ini tidak bisa memaksa, kami ini hanya bisa menyetujui,” jelasnya.

Sedangkan ketika ditanyakan tentang pengurusan baju sekolah, Zaini Nur mengatakan bahwa itu semua diurus oleh pihak sekolah.

“Kan kebiasaan kita memang seperti itu, tidak diberikan ke yang lain, tapi sekolah yang mengurus,”lanjutnya

Sedangkan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau Ir. H. Fendri Jaswir, MP yang saat dihubungi via telepon mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Rambah, yakni melakukan pemungutan terhadap siswa/i baru sebesar Rp.1.900.000 telah menyalahi aturan.

H Fendri mengatakan hal itu tidak diperbolehkan oleh pihak Sekolah terhadap Siswa/i baru.

“Pertama, perlu diketahui bahwa semua sarana dan Prasarana sekolah ditanggung oleh Pemerintah, bila sekolah tidak memilikinya, maka ia bisa mengajukannya ke Pemerintah,”katanya.

H Fendri Jaswir juga mengatakan bahwa peristiwa pemungutan terhadap siswa baru ini juga pernah terjadi di Belilas pada tahun lalu, dan pihak terkait langsung diberhentikan oleh Gubernur Riau.

“Kalau pak Gubernur tahu bisa langsung dipecat ini, karena tahun lalu di Belilas pernah terjadi pemungutan terhadap siswa, dan pihak terkait langsung diberhentikan,” lanjutnya.

Sedangkan untuk pakaian sekolah, H Fendri Jaswir mengatakan pihak Sekolah tidak dibenarkan untuk mengkoordinir hal tersebut.

“Kan siswa bisa membelinya sendiri di luar, kalaupun ingin disamakan, maka pihak komite bisa mengkoordinir hal itu, tapi komite ya, bukan sekolah. Dan pembelian atau pembuatan baju seragam yang dikoordinir oleh komite itu juga harus dirapatkan terlebih dahulu bersama orang tua atau wali murid,” jelas H Fendri Jaswir panjang lebar.

Lanjut H Fendri Jaswir, untuk membantu dan meningkatkan mutu pendidikan tingkat SMA, mulai tahun 2020, siswa diberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional sebesar Rp.1.400.000/siswa, dan ditambah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) Provinsi sebesar Rp.1.600.000/siswa, total keseluruhan persiswanya akan menerima sebesar Rp. 3.000.000/tahun.

“Kebutuhan itu sudah dicukupkan oleh pemerintah Provinsi, jadi tidak ada lagi yang namanya pemungutan kepada siswa oleh pihak Sekolah dan Pemerintahpun sudah sampaikan hal itu,” lanjutnya.