Cegah Karlahut, Abdul Haris : Pemkab Rohul akan Libatkan Seluruh Stakeholder

Hal ini disampaikan Bupati Rokan Hulu, H Sukiman diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul H Abdul Haris, M.Si pasca menghadiri Apel Siaga Pencegahan Karhutla, di Halaman Kantor Gubernur Riau, Selasa (16/03).

Diakui Abdul Haris, ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau yang telah terpantau titik api, sedangkan Kabupaten Rokan Hulu tetap dalam kondisi zero titik api.

“Seluas 657,61 hektar di Delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sudah terpantau titik hotspot dan Kebakaran Hutan dan Lahan,” jelas Sekda.

Lanjut Abdul Haris, hingga saat ini Kabupaten Rokan Hulu masih 0 titik api dan Pemerintah Kabupaten akan terus berupaya mempertahankan Kabupaten Rohul agar tidak terjadi Karhutla seperti tahun 2020 lalu yang 0 titik api.

“Kita berharap tahun 2021 ini kita juga harus bisa mempertahankan 0 titik api, itu yang menjadi penekanan kita, tentunya dengan melibatkan seluruh elemen dan stakeholder ikut berperan dalam mencegah Karhutla, seperti Perusahaan-Perusahaan perkebunan di Rohul, turut menyediakan SDM, Peralatan dan upaya –upaya mitigasi sehingga tidak terjadi Karhutla di Rohul,” jelas Sekda.

Sekda Abdul Haris mengatakan Pemkab Rohul akan komitmen melaksanakan 6 (enam) instruksi Presiden dan arahan Gubernur Riau untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan Karhutla di daerah masing-masing.

“Sesuai pesan dan arahan Pak Presiden dan Gubernur Riau untuk mencegah Karhutla, apalagi Karhutla sudah terjadi dibeberapa Kabupaten/Kota di Riau, kita tetap melaksanakan sesuai instruksi Presiden, bagaimana melakukan pemantauan sampai ke desa-desa, kemudian bagaimana cari solusi permanen untuk mencegah agar tidak terjadinya Karhutla di Rohul,” tukas  Sekda.

Dijelaskan Sekda, enam instruksi Presiden Jokowi tersebut, yakni meminta upaya pencegahan diprioritaskan melalui deteksi dini, monitoring area rawan titik panas dan patroli di lapangan.

Kedua, Presiden menginginkan infrastruktur pemantauan dan pengawasan harus sampai ketingkat bawah, dimana Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa harus dilibatkan dalam penangan karhutla, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat juga diajak untuk memberikan edukasi terus-menerus kepada masyarakat.

Ketiga, Presiden menekankan bahwa semua pihak harus mencari solusi yang permanen untuk menangani karhutla serta presiden menegaskan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Keempat, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan.

Sementara Kelima, Presiden menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan api membesar.

Dan terakhir, Presiden meminta agar langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi dan sanksi yang tegas baik administrasi, perdata maupun pidana sehingga ada efek jera.