Plh Sekda Rohul Buka Kegiatan FGD PGDRD

PASIRPENGARAIAN – Bupati Rokan Hulu, H Sukiman diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hulu, Muhammad Zaki, S.Stp, M.Si membuka secara resmi agenda Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Grand Design Riau Digital (PGDRD) 2021 – 2025, Selasa (19/10) sekitar pukul 11.00 WIB di Sapadia Hotel Pasir Pengaraian.
Kegiatan yang diadakan oleh Diskominfotik Provinsi Riau bekerjasama dengan Yayasan  Politeknik Chevron Riau tersebut tampak dihadiri oleh Kepala Dinas Diskominfotik Riau yang diwakili oleh Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Bidang Aplikasi dan Informatika, Irawaty, S.Kom. M.Si, Kasi Subbagian Pengelolaan Kepegawaian dan Umum Sekretariat Diskominfotik, Hj.Prayuti Pancasilawati, SE MM, Kepala Dinas Kominfo Rokan Hulu Drs.Yusmar, M.Si, Staff Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Bidang Aplikasi dan Informatika, Muhammad Desri Murdianto, S.Kom. serta peserta FGD dari berbagai Satker Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam kata sambutannya  Plh Sekda Rohul, M Zaki mengucapkan terimakasih kepada Yayasan Politeknik Chevron Riau selaku pelaksana kegiatan swakelola penyusunan Grand Design Riau Digital tahun 2021-2025, yang mana kegiatan ini untuk validasi kuesioner yang nantinya akan dilakukan kajian target tata kelola, Arsitektur teknologi informasi dan analisis kesenjangan pada saat sekarang ini.
Selain daripada itu, pria berkaca mata itu juga mengatakan bahwa FGD Grand Design Riau Digital merupakan penyelenggaraan proses validasi pengisian instrumen kuesioner yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten atau Kota, guna mendapatkan informasi yang lebih detail dan menyeluruh dari kondisi As-Is yang ada di Kabupaten Rokan Hulu saat ini.
“Data ini nantinya akan menjadi dasar dalam proses kajian target Tata Kelola (SPBE), Arsitektur Teknologi Informasi dan Analisis Kesenjangan dari kondisi saat ini, sehingga dapat menetapkan dan menentukan peta jalan dan kondisi To-be yang akan menjadi target dari proses penyusunan ini,” Jelas M Zaki.
Dalam FGD ini lanjut Zaki, tim penyelenggara dan pemateri juga memberikan sosialisasi dan penjelasan terkait pentingnya kegiatan Penyusunan Grand Design Riau Digital kepada seluruh perangkat daerah yang hadir.
Diakui M Zaki bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Riau dihadapkan beberapa permasalahan krusial, khususnya di bidang transformasi digital.
“Salah satunya, Jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah Provinsi Riau dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Sementara itu, Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi khususnya jaringan telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan Pengguna. Dimana tingkat efektivitas sistem ini sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap layanan sistem melalui jaringan telekomunikasi,” Jelas M Zaki.
Persoalan lain tambah Zaki, belum optimalnya tata kelola penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, antara lain belum sepenuhnya terwujud keterpaduan sistem layanan antara Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan belum adanya dokumen perencanaan transformasi digital yang komprehensif.
“Untuk itu kita perlu segera merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam satu dokumen perencanaan yang komprehensif meliputi seluruh aspek terkait dalam rangka Transformasi Riau Digital ini,” tambah Zaki.
Sedangkan untuk permasalahan ketiga, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi teknis teknologi informasi dan komunikasi, baik dari sisi kuantitasnya maupun kualitas sekaligus kompetensi, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai.
Dari kegiatan Penyusunan Grand Desain Riau Digital ini, Zaki mengatakan bahwa Pemerintah memiliki target dan sasaran penting, seperti tersusunnya dokumen rumusan “Grand Design Riau Digital 2021-2025” yang komprehensif, tergambarnya pembentukan ekosistem digital yang terintegrasi ke dalam ekonomi digital regional.
“Serta tersedianya Kerangka Kerja (Framework), Strategi dan Peta Jalan akselerasi transformasi digital Provinsi Riau,” Harap Zaki.
Zaki juga berharap kegiatan ini nantinya menghasilkan Master Plan yang menjadi payung hukum dan memberikan gambaran serta rekomendasi Program dan Kegiatan kepada bukan hanya Provinsi tapi Kabupaten atau Kota dalam menyelaraskan semua kegiatan di Pemerintahan dalam hal kolaborasi Transformasi Digital ke 4 unsur penting yaitu Akademisi, Dunia Usaha, dan Pemerintahan (ABCG).
“Tentunya Kita dari Pemerintah Daerah Rokan Hulu sangat mendukung kegiatan ini demi perkembangan dan kemudahan dalam penyusunan data serta demi kemajuan Rokan Hulu terutama dalam bidang Digitalisasi,” Pungkas Zaki kepada awak media.