Pungli Pengurusan SKRT Dan SKGR, Kades Rokan Timur Diamankan Polres Rohul

PASIRPENGARAYAN – Kabar mengejutkan kali ini datang dari Kepala Desa Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Soewardi Soeryaningrat yang ditangkap Unit III Tindakan Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminalisasi (Tipidkor Satreskrim) Polres Rohul.
Hal ini diungkapkan Kapolres Rokan Hulu,  AKBP Eko Wimpiyanto Hardjito SIK saat menggelar Konferensi Pers bersama awak media di Mapolres Rohul, Pasir Pengaraian, Kamis (21/10).
Dijelaskan Kapolres, penangkapan terhadap Kepala Desa Rokan Timur dilakukan pada Selasa (19/10) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dimana Kades Soewardi melakukan pungutan pembuatan SKRT dan SKGR di Kantor Desa Rokan Timur.
“Operasi Tangkap Tangan terhadap Kades Soewardi dan Kaur Tata Usaha Sukron ini merupakan tindak lanjut dari keluhan dan pengaduan warga ke Polres Rohul tentang proses pembuatan SKRT dan SKGR, yang setiap persilnya dipungut biaya Rp 2 juta oleh pelaku,” terang Kapolres, AKBP Wimpi.
Diakui Kapolres, pasca mendapat laporan dari masyarakat, Kapolres Wimpi mengaku langsung memerintahkan Unit III Tipikor Satreskrim Polres Rohul untuk melakukan penyelidikan ke lapangan.
“Jadi pada Selasa (19/10/2021), sekitar pukul 15.45 WIB, Unit III Tipikor Polres Rokan Hulu memperoleh informasi kembali tentang adanya masyarakat yang akan membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR). Tim kemudian menyelidiki ke kantor Desa Rokan Timur dan terbukti. Kita temukan aksi pungutan untuk 10 persil yang dikenakan biaya masing-masing Rp 2 juta. Total Rp 20 juta,” Tambah Kapolres.
Mantan Kapolres Kepulauan Meranti tersebut juga mengatakan, dari hasil penyelidikan di TKP, ditemukan dan diamankan 10 persil SKRT dan SKGR sedang dikoreksi dan ditandatangani oleh Kades Soewardi.
“Kades dan Kaur TU serta barang bukti langsung kita bawa ke Mapolres Rohul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku ini dijerat pasal 12 huruf e undang undang no.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUH-Pidana ancaman hukuman paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 paling banyak Rp 1.000.000.000,-,” Tutup Kapolres.