Dukung Tindakan Tegas Gubri, Akademisi Riau : Yang dilakukan Gubri Atas Arogansi PT SIR Sudah Tepat

PEKANBARU – Direktur Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak), Dr Adolf Bastian M.Pd mengaku sangat mendukung atas kebijakan Gubernur Riau (Gubri) Edy Afrizal Natar Nasution terkait konflik yang terjadi di PT Surya Intisari Raya (SIR) dengan masyarakat Tualang, Maredan dan Okura.
Seperti yang diketahui, bahwa sebelumnya telah terjadi konflik antara PT SIR dengan masyarakat Tualang, Maredan dan Okura, sehingga Aliansi Masyarakat Adat Riau sempat beberapa kali melakukan aksi penolakan akan HGU PT SIR.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Riau, Heri Ismanto saat itu menyampaikan bahwa aksi penolakan, karena PT SIR telah melakukan pelanggaran HAM, dimana PT SIR diduga telah melanggar ruang hak hidup masyarakat setempat di sekitar lokasi perusahaan.
Diakui Adolf, Sabtu (30/12), tindakan tegas yang dilakukan oleh Gubernur Riau, Edy Afrizal Natar Nasution terhadap PT SIR merupakan bentuk kepedulian Gubernur Riau terhadap persoalan yang terjadi diantara PT SIR dan masyarakat sekitar.
Sehingga, upaya penyelesaian masalah dengan menghadirkan PT SIR dan masyarakat dalam rapat sebelumnya namun pihak PT SIR tidak mengindahkannya tersebut diakui Adolf justru membuat persoalan ini menjadi bertele-tele dan tidak akan menemukan jalan keluar.
“Tentu ini menjadi persoalan yang berlarut-larut, langkah Gubernur Riau untuk mempertemukan PT SIR dengan masyarakat sebelumnya merupakan langkah tepat, sehingga persoalan keduanya dapat dibicarakan dengan terbuka dan berlapang dada, namun pihak PT SIR malah mengingkarinya dengan tidak hadir dalam kegiatan rapat, tentu ini membuat Gubri tidak terima,” kata Adolf.
Atas ketidakhadiran PT SIR dalam undangan rapat yang dilakukan oleh Gubri sebelumnya sempat membuat Gubri geram, sehingga Gubri Edi Natar membuat tim khusus untuk menyelesaikan persoalan perpanjangan HGU PT SIR tersebut.
“Nampak jelas bagaimana PT SIR mempertontonkan kesombongan dan arogansinya di bumi lancang kuning, tidak menghargai gubernur sebagai pimpinan tertinggi di Riau dan berbuat kesewenangan nya atas persoalan HGU yang telah melakukan pelanggaran HAM, melanggar ruang hak hidup masyarakat Tualang, Maredan dan Okura,”tambah Adolf.
Disampaikan Adolf, saatnya semua elemen masyarakat bergerak mendukung upaya tegas dan terukur Gubernur untuk mendudukkan permasalahan ini, mencari solusi tuntas, saling menguntungkan baik masyarakat maupun perusahaan dan iklim investasi di Riau.
“Begitu banyak permasalahan serupa yang terjadi di Riau, dimana perusahaan sekehendak hati mencari keuntungan besar, tanpa peduli dengan persoalan perut masyarakat, belum lagi persoalan pencemaran lingkungan yang terjadi, contohnya bagaimana kelanjutan dengan pelaporan LSM atas dugaan PT SIR yang telah mencemari lengkungan masyarakat di Desa Bongkal Malang dan Desa Tua Pelang di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu,” ungkap Adolf sebagai seorang akademisi Riau itu.
Direktur Pascasarjana Universitas Lancang Kuning tersebut mengaku siap mendukung atas kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Riau, Edy Afrizal Natar Nasution.
“Tentunya kita siap mendukung apapun kebijakan yang dilakukan oleh Gubri atas persoalan yang terjadi antara PT SIR dan masyarakat tempatan di sekitar perusahaan beroperasi,” tambah Adolf.