Melalui Rapat Paripurna, Pemkab Rohul Sampaikan 3 Ranperda Sekaligus

PASIRPENGARAIAN – Masih diawal tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) sampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diharapkan segera disetujui hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) ke seluruh anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
Hal ini disampaikan Bupati Rokan Hulu, H Sukiman diwakili Sekretaris Daerah, Muhammad Zaki S.STP M.Si melalui rapat Paripurna DPRD Rohul, Selasa (31/01).
Dalam rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas maupun Badan di Lingkungan Pemkab Rohul serta Anggota DPRD Rohul lainnya.
Dijelaskan Sekda, adapun tiga Ranperda yang disampaikan pada waktu itu yakni Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sedangkan yang kedua, yakni terkait Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Ranperda ketiga yang hendak disetujui yakni Ranperda tentang Pengelolaan hutan kota.
Terkait Ranperda perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Desa, Muhammad Zaki mengaku terbitnya peraturan-peraturan yang lebih tinggi, maka diperlukan penyesuaian dengan Perda yang baru mengatur tentang desa. Sehingga peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 tahun 2016 dianggap perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan pada saat sekarang ini.
“Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2016 tentang Desa di antaranya mengatur mengenai penataan desa, pengaturan kewenangan desa, Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, pengaturan tentang badan permusyawaratan desa, penghasilan pemerintah desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pengaturan kerjasama desa, pengaturan mengenai peraturan desa, musyawarah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, dan pengaturan mengenai badan usaha milik desa,” jelas Sekda panjang lebar.
Diakui Sekda, adapun tujuan perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang desa dalam Ranperda ini, yakni mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa,” tambah Sekda.
Sementara itu, terkait Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diakui Sekda Zaki bahwa restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
“Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak sekaligus mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan,” jelas Sekda.
Untuk Ranperda tentang Pengelolaan hutan kota, Sekda Zaki menjelaskan bahwa Hutan Kota merupakan bagian penting dari struktur pembentuk kota, yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang ekologis Kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan.
“Keberadaan hutan Kota sangatlah diperlukan dalam mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, dimana hutan kota memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai fungsi intrinsik penunjang Ekologis dan Fungsi ekstrinsik sebagai arsitektural (estetika), fungsi sosial dan ekonomi,” jelas Sekda.
Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota, dikatakan Sekda Zaki, diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Dimana pemerintah telah mendukung usaha-usaha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota.
“Sebagai delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah diharapkan mendukung di dalam upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota pada level regional. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah untuk petunjuk teknis dalam strategi jangka pendek,” jelas Sekda lagi.
“Ketiga Ranperda ini diharapkan dibahas lebih mendalam oleh Dewan yang terhormat bersama perangkat daerah, sehingga bisa disetujui bersama menjadi Perda,” harapnya.
Usai membaca dan menyampaikan 3 Ranperda dalam Rapat Paripurna, Sekda M. Zaki langsung menyerahkan Dokumen 3 Ranperda yang diterima langsung Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST, didampingi oleh Wakil Ketua Nono Patria Pratama SE, Wakil Ketua Hardi Chandra dan Andrizal.