Membuka Wawasan Masyarakat, BPKH Gelar Sosialisasi Pengawasan Keuangan Haji

PASIRPENGARAIAN – Guna memberikan literasi dan edukasi bagi masyarakat terkait strategi pengelolaan keuangan haji serta Sosialisasi BPIH tahun 2022, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaksanakan sosialisasi bertajuk “Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji dan Sosialisasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H”.
Acara Sosialisasi digelar di Sapadia Hotel Rokan Hulu pada hari Sabtu (09/04) itu dihadiri oleh narasumber Anggota Komisi VIII DPR RI Dr. H. Achmad, M.Si., Anggota Dewan Pengawas BPKH Akhyar Adnan, dan dimoderatori oleh Sekretaris Dewan Pengawas BPKH Zulhendra.
Selain itu, agenda ini juga dihadiri oleh Ketua MUI Rokan Hulu H. Alaiddin Athory Aidarus Lc, Rektor Universitas Pasir Pengaraian (UPP) Dr. Hardianto, S.Pd. M.Pd, serta tokoh masyarakat, dan penggiat travel haji dan umrah daerah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Dalam pembukaan acara, Anggota DPR RI Komisi VIII, Dr. H. Achmad, M.Si mengatakan “Kami Komisi VIII DPR RI segera akan melakukan rapat pada forum panitia kerja secara khusus dengan Kemenag khususnya ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah (PHU) dan seluruh lini dalam mensukseskan keberangkatan untuk membahas lebih rinci mengenai masukan atas komponen biaya penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1443 H /2022 M”.
“Sesuai dengan hasil rapat kordinasi yang telah kita lakukan kemarin dan hasilnya sedang kami kaji, dari kuota yang telah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi, terdapat 3 skenario keberangkatan jamaah Haji dari Indonesia, pertama 50 persen, kedua 30 persen dan ketiga 15 persen
Dijelaskan mantan Bupati Rokan Hulu dua periode itu bahwa, Kloter pertama diberangkatkan pada 16 Juni 2022 dan tentu tetap sebelum keputusan resmi keluar.
Pria kelahiran asal Pasir Pengaraian itu mengaku akan terus berupaya sehingga jamaah Haji asal Indonesia dapat diberangkatkan 100 persen di tahun 2022 ini.

“Dan seluruh pengecekan dan persiapan juga telah dilakukan baik di dalam maupun di luar Negeri, Insha Allah pada tanggal 10 atau 11 April ini bersama DPR RI Komisi VIII, BPKH dan Kemenag akan menetapkan biaya BPIH 1443 H/ 2022 M,” jelas Achmad.
Lanjutnya lagi, sebagai Mitra DPR RI dalam pengelolaan dana haji, dia berharap BPKH untuk dapat terus mempertahankan capaian kinerja laporan keuangan BPKH selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga BPKH nantinya bisa kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Ini membuktikan bahwa BPKH sangat akuntabel dan transparan, dan terus dapat mengoptimalkan capaian nilai manfaat keuangan haji sebagai upaya meningkatkan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai kebijakan pengelolaan keuangan haji sehingga informasi ke masyarakat dapat tersebar secara komprehensif dan menyebar luas,” sebut Achmad panjang lebar.
Masih ditempat yang sama, Akhyar Adnan yang juga selaku Anggota Dewan Pengawas BPKH dalam paparannya mengatajan sangat menyambut baik kabar positif keberangkatan dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2022 ini.
“BPKH merupakan sebagai badan yang mengelola keuangan haji dan selalu memiliki Prinsip Syariah, Kehati-hatian, Transparan, Nirlaba dan Akuntabel serta likuid,” jelasnya.
Diakui Akhyar, meski dalam kurun waktu 2 tahun terakhir kita diterpa pandemi, pengelolaan dana haji yang dikelola BPKH pada 2021 terus meningkat 9,64 persen dibanding 2020, menjadi Rp 158,88 triliun, dengan jumlah jemaah tunggu mencapai 5 juta lebih jemaah.
Dia juga mengatakan bahwa biaya riil yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji rata-rata sebelum pandemi berkisar 70 juta rupiah/Jemaah, sedangkan yang dibebankan kepada Jemaah rata-rata Rp35,2 juta pada tahun 2019.
“Kebutuhan itu dipenuhi dari hasil nilai manfaat pengelolaan investasi yang dilakukan BPKH,” jelasnya.
Sejak adanya BPKH, Akhyar mengakui  bahwa calon jemaah haji mendapatkan dana di Virtual Account setiap tahunnya. Misalnya, dari setoran awal 25 juta dan menunggu selama 10 tahun, dulu dari awal sampai akhir, dananya tetap 25 juta dan tidak ada penambahan. Sedangkan sekarang ada penambahan di setiap tahun. Di tahun 2020 BPKH membagikan Virtual Account tahun 2021 sebesar 2.5 triliun dan di tahun 2022 sebesar 2 triliun ke calon jemaah haji dan akan dibagikan pada tahap selanjutnya.
“Sebagaimana diketahui BPKH adalah lembaga publik independen yang dibentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang optimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalisasi serta efisiensi penyelenggaraan ibadah haji,” terangnya.
Menurut Akhyar Adnan dengan sosialisasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh dan memilah informasi yang benar agar tidak terpengaruh pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“BPKH RI terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan nilai manfaat keuangan haji yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas dan diharapkan pengelolaan keuangan haji dapat lebih dipercaya oleh masyarakat melalui sistem keuangan yang transparan dan modern,” pungkasnya.