Rembuk Stunting, Bupati Hingga Camat se Rohul Buat Komitmen Bersama

PASIRPENGARAIAN – Setelah berhasil menurunkan angka stunting di Negeri Seribu Suluk, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) berkomitmen melakukan percepatan penurunan stunting bersama-sama dalam tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Rokan Hulu.
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama rembuk stunting tingkat Kabupaten Rokan Hulu tahun 2023, Senin (07/08).
Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Komplek Pemda Pasir Pengaraian tersebut turut dihadiri oleh Bupati Rokan Hulu, H Sukiman, Ketua TP PKK Rohul, Hj Peni Herawati Sukiman, Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Said Masri M.Si, Plt Kepala DPPKB Rohul, drg Leni Sumbari, Kepala Dinas maupun Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta Camat dan pengurus PKK Kecamatan se Kabupaten Rokan Hulu lainnya.
Dalam kata sambutan Bupati, H Sukiman mengatakan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten  Rokan Hulu berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 22 persen. Hal ini mengalami penurunan sebesar 36.9 persen dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 58,9 persen.
“Pada waktu penilaian kinerja konvergensi stunting tahun 2022, Kabupaten Rokan Hulu menempati rangking ke-empat dari dua belas Kabupaten / Kota di Provinsi Riau. pencapaian ini, merupakan kinerja kita bersama, karena percepatan penurunan stunting, merupakan kegiatan konvergensi, yang melibatkan seluruh komponen masyarakat di Rokan Hulu,” jelas Sukiman.
Bekerja sama dengan TP PKK Rokan Hulu, H Sukiman mengaku Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen dalam percepatan penurunan angka stunting di kabupaten Rokan Hulu, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh anak yang terduga stunting, di desa lokus stunting, harus mendapatkan audit kasus stunting, melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sukiman juga menghimbau kepada Kemenag Kabupaten Rokan Hulu melalui Dai dan penceramah yang tersebar di Negeri Seribu Suluk untuk memberikan pemahaman terkait resiko pernikahan dini guna mencegah pertumbuhan angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu.
“Kami juga mengingatkan kepada 19 kepala desa, dari desa lokus stunting tahun 2023, dan 12 kepala desa dari desa lokus stunting tahun 2024 untuk lebih giat melakukan percepatan penurunan stunting di desa masing-masing, dimonitor dan dievaluasi, sehingga percepatan penurunan stunting di desa dapat secepatnya tercapai,” harapnya.
Adapun salah satu upaya yang bisa dilakukan sambung Bupati, dapat aktif dalam penyelenggaraan posyandu dan kelembagaan TPPS agar setiap giat percepatan penurunan stunting melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).
“Kepada para Camat, agar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting tingkat Desa atau Kelurahan, pergerakan TPPS Desa / Kelurahan, kemudian memberikan reward dan punishman terhadap pelaksanaan percepatan penurunan stunting,” harap Bupati lagi.
Sementara itu, Plt Kepala DPPKB Rohul, drg Leni Sumbari yang juga sebagai Sekretaris Tim PPS Rohul mengatakan bahwa baru-baru ini Kabupaten Rokan Hulu  sempat beberapa kali mendapat penghargaan terkait penurunan stunting dari Pemerintah Provinsi Riau.
“Alhamdulillah, ada beberapa penghargaan, dan kita akan terus berupaya bagaimana langkah penurunan angka stunting di Rohul dapat terus menurun hingga di angka 14 persen pada tahun 2024, seperti arahan Presiden RI, Joko Widodo,” ungkapnya.