Sambangi DPRD Rohul, Mahasiswa Kecewa Anggota Dewan Buat Baju Dinas Ditengah Pandemi

PASIRPENGARAIAN – Bentuk kekecewaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang dianggap berfoya-foya ditengah pandemi Covid-19 dengan membuat baju seragam yang mencapai diangka Rp 726 Juta, Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat (AMPERA) sambangi kantor DPRD Rohul yang terletak di Koto Tinggi Kecamatan Rambah, untuk sampaikan aksi. Senin (29/11) sekira pukul 10.00 WIB.
Dengan membawa karton yang bertuliskan berbagai macam tuntutan dan terhadap Anggota Legislatif Kabupaten Rokan Hulu itu, M Pasol sebagai koordinator Aksi mengaku kecewa terhadap anggota DPRD Rohul.
“Berdasarkan hasil penelusuran kami bahwa sekretariat DPRD Rokan Hulu telah melelang dua paket kegiatan pengadaan baju dinas anggota DPRD Rokan Hulu dengan nilai Rp 726 juta yang diantaranya untuk pakaian Dinas harian (PDH) dan pakaian sipil harian (PSH) senilai lebih kurang Rp 329 juta, sekaligus pakaian sipil lengkap (PSL) dan pakaian sipil resmi (PSR) sebesar lebih kurang Rp 396 juta,” Jelas Pasol.
Diakui Pasol, uang sebesar Rp 726 juta tersebut bukanlah angka yang terbilang kecil, dimana apabila dijadikan beasiswa untuk pelajar atau mahasiswa kurang mampu, dapat membantu meringankan beban orang tua siswa maupun Mahasiswa Rohul ditengah pandemi covid 19.
“Jika saja diberikan beasiswa kepada masyarakat sebesar Rp 1 Juta per Mahasiswa, maka akan membantu sebanyak 726 orang mahasiswa dan jika dibantu kan sembako sebesar Rp 100.000 kepada fakir miskin, maka bisa membantu sebanyak 7260 kepala keluarga,” Tambahnya.
Lanjut Pasol lagi dengan menggunaan Toa , disaat Rokan Hulu dilanda devisit, sudah seharusnya DPRD Rokan Hulu menahan diri untuk membelanjakan atau menghamburkan uang untuk hanya sekedar membeli baju seragam.
“Oleh karena itu kami meminta kepada Ketua dan Anggota DPRD Rohul untuk membatalkan pengaadaan baju dinas tersebut, karena APBD Rohul dalam keadaan defisit dan sebagai upaya penyehatan keuangan daerah,” Harap Pasol.
Selain daripada itu, dia juga meminta kepada penegak hukum baik Kejari, Polres, Kejati maupun Polda Riau dan KPK untuk menelusuri tempat menjahit baju DPRD Rohul.
“Kami khawatir terjadinya Mark up dan korupsi dalam pelaksanaannya di lapangan, dan kami menyampaikan kepada masyarakat untuk hati-hati memilih pemimpin di masa yang akan mendatang supaya tidak rakus seperti ini, tetapi jika DPRD Rokan Hulu membatalkan pembelian baju ini, tentu kami akan sangat apresiasi terhadap kinerja DPRD Rokan Hulu,” Pungkas Pasol.
Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra bersama anggota DPRD Rohul lainnya mengaku bahwa pengadaan baju Dinas anggota DPRD merupakan hak setiap pejabat yang ada di Nusantara.
“Ini juga merupakan bagian dari hak Protokoler pejabat yang ada di seluruh Nusantara ini, bukan hanya di Rokan Hulu dan juga bukan untuk anggota DPRD saja, melainkan juga ada Bupati, Wakil Bupati dan seluruh instansi juga telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP),” Jelasnya.
Lanjut Wanda lagi, di dalam suatu hal lain, anggota DPRD juga diwajibkan untuk menggunakan baju tertentu sebelum memasuki ruang Paripurna, sehingga hal ini merupakan Disiplin, kesepakatan bersama dan termasuk dalam Peraturan Pemerintah.
“Dan ini juga telah dilakukan dari tahun ke tahun, tidak ada perbedaan dari sebelumnya,” Tambah Wanda lagi.
Terkait mark up anggaran yang disampaikan oleh Mahasiswa, Wanda membantah hal tersebut.
“Untuk lebih pastinya, silahkan berkoordinasi dengan satker atau bidang terkait yang mengurus hal tersebut. Soal Besaran anggaran yang disebutkan juga tidak seperti itu, karena disana masih ada pajak dan lainnya,” Pungkas Wanda mengakhiri.