Sekda Rohul Jawab Pandangan Umum Fraksi Atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

PASIRPENGARAIAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, Muhammad Zaki sampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021, Selasa (21/06) di Gedung Rapat DPRD Rohul, Pasir Pengaraian.
Kegiatan yang dibalut dalam rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Rohul Andrizal serta diikuti oleh Anggota DPRD Rohul dan Kepala Dinas, Badan di Lingkungan Pemkab Rohul.
Menanggapi pandangan umum anggota dewan Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Muhammad Ilham, SP MM, Sekda Rohul, M Zaki mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan anggarannya terus berupaya prioritas anggaran pembangunan dapat lebih maksimal, sehingga dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sedangkan untuk pandangan dari Fraksi Partai Golkar, Karneng Dimara Lubis, M Zaki menjelaskan bahwa salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD adalah realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada organisasi perangkat daerah agar dapat digunakan secara efesien dan efektif.
“Jawaban pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan oleb Budi Suroso, kami sampaikan bahwa secara umum realisasi belanja kita terealisasi 94,26 persen, ada beberapa belanja yang cukup rendah diantaranya belanja tak terduga hanya 64,13 persn karena BTT sifatnya dana yang disediakan sedangkan pelaksanaan menyesuaikan kondisi dilapangan dan ada nya sisa anggaran di masing-masing OPD yang pelaksanaan tidak memungkinkan terealisasi 100 persen,” kata Sekda.
Dia juga mengatakan bahwa capaian kinerja RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 adalah sebesar 83,40 persen, APBD Kabupaten Rokan Hulu sifatnya bersinergi atau selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Lanjut Zaki, Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, diantaranya mendata ulang dan memperbaharui data potensi-potensi pendapatan asli daerah untuk tahun 2022, pemerintah daerah akan melaksanakan anggaran sesuai dengan skala prioritas.
“Terkait dengan harga TBS dapat kami sampaikan bahwa, penurunan harga TBS dimulai dari pengumuman Presiden RI tentang larangan ekspor CPO beserta turunannya, harga TBS semenjak itu mulai tidak mengacu ke harga kesepakatan Pemerintah dengan GAPKI dan APKASINDO, setelah larangan ekspor CPO di cabut harga TBS tidak naik hal ini disebabkan oleh menumpuknya CPO di Indonesia,” jelas Sekda.
Menindaklanjuti hal tersebut, Zaki mengakui Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan beberapa langkah progresif seperti mengadakan rapat bersama Polres dengan mengundang seluruh PKS yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, membuat surat edaran Bupati Rohul, yakni dengan menghimbau kepada seluruh pimpinan perusahaan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di wilayah kabupaten rokan hulu, baik yang sudah bermitra maupun yang belum bermitra untuk segera menyesuaikan harga pembelian TBS perkebunan dengan harga yang wajar, adil dan transparan.
“Mengadakan hearing bersama komisi II dan mengundang sekitar 15 PKS yang harga pembelian TBS nya rendah, serta upaya-upaya lainnya,” jelas Sekda.
Terkait pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Mulyadi Siregar, Zaki menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Rohul terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
“Selain itu kita juga melakukan kerjasama (MoU) dengan kantor direktorat pajak wilayah Provinsi Riau dan Dirjen Perimbangan Keuangan Republik Indonesia untuk kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dan pajak pusat,” tambahnya.
Untuk pandangan umum Fraksi Partai Demokrat oleh H. Firdaus, Zaki menjelaskan bahwa dana BTT keperluan Covid-19 dianggarkan sebesar Rp.26.923.971.920,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 17.717.884.267,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) atau terealisasi 65,81 persen.
“Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Nasdem oleh Ali Imran, kami sampaikan bahwa proses penganggaran belanja sejalan dengan penyusunan prioritas pembangunan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya menjadi salah satu bahan untuk memapping program kegiatan pembangunan,” ungkap Zaki.
Dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera oleh H Depredi Kurniawan, ST MM, mantan Kepala Bappeda Rohul itu mengatakan bahwa, program penyelenggaraan pembangunan jalan di Rohul telah sesuai dengan target yang telah diharapkan terutama untuk kegiatan peningkatan jalan DAK.
“Namun untuk pekerjaan rehabilitasi jalan dan peningkatan jalan aspal belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat karena kondisi keuangan daerah yang juga dipengaruhi adanya Pandemi Covid-19,” pungkas Sekda.