Sempat Dilaporkan Gubri Atas Pencemaran Nama Baik, Al Qudri Gagal Dipenjara

PEKANBARU – Al Qudri Tambusai yang merupakan aktivis Riau yang sempat tersandung kasus pencemaran nama baik Gubernur Riau, H Syamsuar mendapat hukuman percobaan tanpa menjalankan kurungan badan atau penjara.
Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan Gubernur Riau, H Syamsuar yang sebelumnya melaporkan Al Qudri atas dugaan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baiknya.
Sehingga upaya banding oleh Jaksa terus dilakukan walaupun akhirnya tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, hingga Gubernur Riau, H Syamsuar harus kembali menelan kenyataan pahit, kecewa.
Dalam memori bandingnya, Jaksa mendalilkan seseorang untuk mendapatkan efek jera haruslah menjalankan hukuman badan atau penjara. Namun hakim memiliki persepsi yang berbeda hingga banding Jaksa ditolak.
Terlapornya Al Qudri dalam kasus ini bermula dari aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN Riau) yang di komandoi dirinya pada 2 Juni 2021 silam. Yang mana aksi ini dilakukan murni sebagai kritik, atau penyampaian aspirasi karena lambatnya proses Hukum oleh Kajati Riau, terhadap dugaan korupsi dana bansos yang dilakukan Gubernur Riau H Syamsuar M.Si ketika menjabat sebagai Bupati Siak periode 2014-2019.
Dalam aksi, Al Qudri membuat alat peraga dan membentangkan spanduk yang berisikan kalimat : “Tangkap Gubernur Drakula”. Istilah atau diksi inilah yang membuat Gubernur Riau merasa tersinggung dan membuat laporan pencemaran nama baik.
“Apa yang disampaikan Jaksa sejak dari dakwaan, tuntutan, sampai memori banding, tidak memenuhi unsur dari pasal yang di tuntut, aksi ini dilakukan karena Kajati seolah olah mengistimewakan pejabat tersebut dan sampai saat ini kasus tersebut tidak ada progres yang signifikan,” kata Sardo Mariada Manullang selaku Penasehat Hukum Al Qudri Tambusai.
Disisi lain Al Qudri dan penasehat Hukum nya tetap menghormati atas putusan pengadilan, akan tetapi mereka menilai putusan tersebut mengkebiri kebebasan untuk mengkritik lambatnya proses hukum terhadap pejabat, hal ini akan berdampak besar terhadap semangat demokrasi dan kebebasan berpendapat yang sejatinya di lindungi undang-undang.
“Hal ini akan membuat mahasiswa maupun masyarakat secara umum mengalami ketakutan di Pidana seperti yang dialami oleh Al Qudri selaku aktivis, dengan demikian secara perlahan lahan kita akan kembali ke zaman orde baru,” tambahnya.
“Meskipun demikian, kasus ini menegaskan pentingnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Kritik yang disampaikan dengan cara yang baik dan berdasarkan fakta haruslah dihargai dan bukan ditindas. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya saling menghargai dan mendukung kebebasan berpendapat dalam masyarakat,” pungkas Sardo.