Tiga Ranperda Dibahas Dalam Rapat Paripurna DPRD Rohul

PASIRPENGARAIAN – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disampaikan dan dibahas Bupati Rokan Hulu, (Rohul) H Sukiman dalam rapat Paripurna bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD,) Rohul, Senin (31/10).
Rapat Paripurna Kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra,ST serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Rohul beserta Anggota DPRD Rohul lainnya.
Sementara itu, turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, Muhammad Zaki, S.STP M.Si, Para Staf Ahli, Asisten, Kerala dinas maupun Badan di Lingkungan Pemkab Rohul lainnya.
Dalam rapat Paripurna, adapun tiga Ranperda yang dibahas oleh Bupati yang nantinya dapat disetujui sehingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) yakni, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Sebelumnya telah dilakukan pembahasan kebijakan umum anggaran, prioritas dan platform anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023 oleh komisi dan badan anggaran DPRD bersama satuan kerja perangkat daerah dan tim anggaran Pemerintah Daerah, yang mana terhadap pembahasan tersebut telah didapat suatu kesepakatan kebijakan umum anggaran dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023,” kata Bupati dihadapan puluhan Anggota Dewan waktu itu.
Bupati menjelaskan sesuai dengan tema pembangunan kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2023, yaitu “meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah, infrastruktur yang berimbang serta pendidikan dan kesehatan yang berkualitas melalui pelayanan publik yang prima”, sasaran dan target yang akan dicapai pada tahun 2023 antara lain pertumbuhan ekonomi berkisar 3,29 persen sampai dengan 4,48 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 10,06 persen sampai dengan 10,14 persen indek pembangunan manusia berkisar 69,67 sampai dengan 70,73 persen, dan tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 2,5 persen sampai 3,5 persen
Sukiman memaparkan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, belanja pembangunan daerah diarahkan untuk menjamin terlaksananya lima prioritas pembangunan daerah kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan.
Kemudian, lanjut Sukiman, pemenuhan infrastruktur dasar pedesaan dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan sesuai tata ruang dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum.
Melalui Rapat Paripurna Ini, Sukiman menyampaikan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan total Rp. 1.672.718.799.868.
Terkait Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. salah satu tugas dan tanggungjawab yang dijalankan pemerintah kabupaten rokan hulu adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
“Melalui Perda pengelolaan keuangan daerah ini nantinya diharapkan dapat memberikan arah untuk menempatkan keuangan daerah pada peran yang semakin strategis yaitu sebagai pilar utama pendanaan pembangunan yang turut menentukan arah dan keberhasilan pembangunan kabupaten rokan hulu di masa mendatang” kata Sukiman.
Sedangkan untuk Ranperda tentang badan permusyawaratan Desa, Sukiman menjelaskan bahwa pelaksanaan demokrasi tidak hanya berada di tingkat pemerintah pusat, melainkan juga di tingkat pemerintahan yang lebih rendah, tidak terkecuali di pemerintahan desa,demokrasi sendiri hanya merupakan instrument, sedangkan tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat.
“Salah satu sendi demokrasi adalah adanya badan legislatif yang dalam tataran desa disebut dengan badan permusyawaratan desa atau BPD. BPD ini terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para cendekiawan di desa yang berkompeten dalam membangun desa dengan bekerjasama dengan pemerintah desa” tutupnya.
Usai penyampaian Ranperda oleh Bupati Sukiman dilanjutkan dengan Pandangan Umum Fraksi terkait tiga Ranperda yang disampaikan Bupati Rokan Hulu.