UU TPKS Disahkan, Puluhan Ormas Riau-Kepri Desak RKUHP Ikut Disahkan

PEKANBARU – Keputusan DPR mengesahkan RUU TPKS menjadi UU TPKS pada Selasa, (12/40) disambut berbagai kontroversi di masyarakat.
Gerakan Masyarakat Peduli Perempuan Keluarga (GMPPK) Provinsi Riau-Kepulauan Riau mendesak DPR juga segera mengesahkan RKUHP yang seyogyanya harus bersama-sama menjadi payung hukum perlindungan perempuan di Indonesia.
Hal ini menjadi hasil kesepakatan dalam rangkaian diskusi webinar bersempena hari Kartini dengan tajuk RUU TPKS: Fakta dan Kritik yang Anda Harus Tahu pada Selasa, (12/4).
Disahkannya UU TPKS tanpa dibarengi dengan pengesahan RKUHP akan membuat tafsir penegakan hukum atas perempuan yang ambigu, di mana materi consent dalam UU TPKS seolah-olah memang begitu kuat untuk dilaksanakan. Orang yang bisa ditindak pidana hanya yang melakukan kekerasan saja secara seksual, tetapi yang suka sama suka tidak demikian, ujar Tuti Elfita, pemerhati perempuan yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Banten yang hadir sebagai narasumber.
Diskusi yang dihadiri ratusan aktivis perempuan dari berbagai daerah di Indonesia tersebut juga menghadirkan narasumber Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati, aktivis perempuan Maimon Herawati, dan para aktivis millenial kaum perempuan.
Pada prinsipnya kita mendukung semua regulasi yang bertujuan melindungi kaum perempuan, tetapi konsep perlindungan tersebut juga harus menyeluruh dan tidak parsial, apalagi multitafsir. Oleh karena itulah GMPPK sepakat mendesak DPR untuk segera juga mengesahkan RKUHP, ujar Khairatun Niswa ketua GMPPK yang juga mahasiswa pasca sarjana Ilmu Komunikasi Politik tersebut.
Acara diskusi yang digelar secara daring selama dua setengah jam tersebut berlangsung hangat dan antusias. GMPPK sendiri didukung puluhan organisasi dan yayasan yang tersebar di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. (Naf)