YUSRO FADLY : CABUT LARANGAN EKSPORT, SAATNYA PEMERINTAH PERBAIKI TATA KELOLA SAWIT DAN PUPUK

PASIRPENGARAIAN – Setelah hampir 3 Bulan Negeri ini dihadapkan dengan persoalan yang sebenarnya tidak terlalu rumit, tetapi persoalan tersebut sangat berdampak kepada sektor ekonomi masyarakat di akar rumput, dimana persoalan itu adalah kelangkaan yang dibarengi dengan naiknya harga Minyak Goreng di Indonesia serta juga diikuti dengan langkanya BBM jenis Bio Solar pada beberapa waktu yang lalu.
Menurut Yusro Fadly Ketua SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit) Kabupaten Rokan Hulu, Kamis (12/05), Kelangkaan dan Kenaikan Minyak Goreng sangatlah disayangkan, hal ini mengingat minyak goreng berbahan dasar CPO, sementara itu Indonesia merupakan Produsen CPO terbesar di dunia saat ini.
Kenaikan harga minyak goreng tidak hanya menjadikan rakyat sebagai korbannya, tetapi juga telah mengorbankan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dan 3 Perusahaan besar yang bergerak di bidang sawit, khususnya perusahaan penghasil minyak goreng.
Tidak hanya masyarakat pengguna minyak goreng yang panik dengan persoalan ini, tetapi seantero Negeri Pertiwi telah mempertontonkan kepanikan nya juga, hal ini dibuktikan dengan beberapa kali perubahan Permendag, dan juga diikuti oleh surat Presiden Jokowi tentang pelarangan Ekspor CPO ke luar Negeri pada tanggal 28 April 2022 lalu.
“Harapannya dengan kejadian ini, adalah langkah awal yang strategis untuk bisa memperbaiki Tata Kelola Niaga sektor sawit dari Hulu hingga Hilir, sudah saatnya seluruh stakeholder saling bekerja sama sehingga lahir sebuah regulasi yang sehat untuk perbaikan Tata Kelola Sektor Sawit ke depannya,” ungkap Yusro Fadly.
Saat ini kondisi sektor sawit sudah hampir sampai pada titik kronis, hal ini dibuktikan sudah ada beberapa PKS yang menolak untuk membeli TBS, kalaulah hal ini berjalan lama, maka dikhawatirkan daerah yang tergantung pada sektor sawit akan merasakan dampaknya, seperti sebagian wilayah Sumatera, khususnya Riau dan wilayah Kalimantan.
“Dan kami dari SPKS berharap ada evaluasi dari Presiden Jokowi dengan kondisi yang terjadi saat ini dan bisa secepatnya mencabut larangan eksport yang telah diumumkan beberapa waktu yang lalu,” tambahnya.
Kemudian selain tata kelola sawit, kondisi harga pupuk saat ini juga sangat memberatkan bagi para petani, khususnya petani swadaya, Kemaren harga TBS naiknya hampir 200% tapi sangat disayangkan juga diikuti oleh kenaikan harga Pupuk sampai dengan 300%.
“Tetapi sangat disayangkan apa penyebab kenaikan harga pupuk saat ini belum ada penjelasan dari Pihak terkait, baik Pemerintah maupun Lembaga Negara yang mengelola sektor pupuk ini,” tutupnya mengakhiri.