JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, mengkonfirmasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berlangsung. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan untuk menghentikan program ini walaupun ada tekanan dan saran untuk menghentikannya setelah banyak laporan terkait kasus keracunan yang terjadi akibat MBG. Dikutip dari Kompas pada Kamis (25/9/2025).
“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” jelas Cak Imin ketika ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 24 September 2025.
Cak Imin juga memberikan tanggapan diplomatis mengenai usulan untuk membuat paket makanan yang akan diatur oleh orang tua siswa dengan menggunakan uang tunai.
Dia berpendapat keputusan tersebut adalah wewenang dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan MBG.
“Itu terserah BGN. Mereka lebih tahu,” tambahnya.
Cak Imin menyatakan bahwa BGN perlu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap program tersebut, bukan hanya terfokus pada kasus keracunan.
“Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan,” ujar Cak Imin.
Ia meyakinkan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan evaluasi supaya kejadian yang sama tidak terulang di masa depan.
Tuntutan untuk menghentikan MBG Berita menyebutkan bahwa Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan pemerintah untuk sementara waktu menghentikan MBG dan melaksanakan evaluasi menyeluruh disebabkan banyaknya laporan mengenai keracunan serta lemahnya penerapan prosedur operasional standar.
Eva Nurcahyani, staf Divisi Riset ICW, menyampaikan bahwa mereka bersama koalisi masyarakat yang mengawasi MBG mendorong untuk menghentikan dan melakukan audit total terhadap program ini, termasuk memberikan pendampingan kepada para penerima manfaat yang mengalami kerugian.
“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” kata Eva di Jakarta, Selasa, 23 September 2025.
Dia menekankan pentingnya untuk melanjutkan pendampingan terhadap kerugian dari penerima manfaat, terutama terkait dengan ribuan kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah.
“Kita dengan koalisi (mendorong) bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawalannya terkait kerugian dari penerima manfaat salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, BGN melaporkan terdapat 4.711 kasus keracunan MBG dari Januari hingga 22 September 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa keracunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru dan belum terbiasa memasak dalam jumlah besar, serta adanya perubahan pemasok bahan baku. Tulis (Mo).
