JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melaksanakan gelar perkara atau ekspos mengenai aktivitas operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer beserta rekan-rekannya.
Ekspose ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur batas waktu 1×24 jam bagi KPK untuk menentukan status hukum dari para individu yang terjaring dalam operasi tersebut. Dikutip dari CNNIndonesia pada Jum’at (22/8/2025).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa terdapat tersangka yang sudah ditetapkan karena memenuhi unsur pemerasan menurut Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
“Tadi malam sudah dilakukan ekspose dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).
Informasi mengenai nama tersangka, kronologi OTT, dan rincian lengkap mengenai dugaan pemerasan berkaitan dengan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan disampaikan oleh KPK pada konferensi pers sore ini.
“Untuk pihak-pihak yang ditetapkan tersangka, baik jumlahnya, siapa saja, kronologi tangkap tangannya, dan juga konstruksi perkaranya, rencana siang atau sore ini nanti kami akan update kembali melalui konferensi pera,” ucap Budi kembali.
KPK melakukan OTT pada hari Kamis (21/8) dini hari di Jakarta. Noel dan 13 orang lainnya terlibat dalam operasi tersebut.
Noel ditangkap karena diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah, 15 mobil, dan 7 sepeda motor.
Terkait kendaraan tersebut, KPK sempat menampilkannya di lobi depan dan belakang gedung merah putih.
Dalam prosesnya, KPK juga telah menyegel ruangan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3). Tulis ( Mo).
