PEKANBARU – Pelantikan pejabat eselon II yang merupakan hasil evaluasi di Pemerintah Kota Pekanbaru, awalnya dijadwalkan berlangsung pada minggu ini, dilaporkan akan ditunda hingga minggu depan.
“Pelantikan akan dilaksanakan minggu depan, karena baru saja selesai di bagian Inspektorat kemarin,” dikutip dari Cakaplah.com pada Jum’at (18/7/2025).
Ada banyak pejabat yang akan dirotasi oleh Walikota, bahkan ada yang dialihkan dari jabatannya.
“Akan ada kejutan, beberapa pejabat tidak akan menjabat lagi, Walikota ingin menempatkan individu yang mampu berkontribusi secara efektif sesuai dengan komitmennya dalam memimpin Pekanbaru,” ujarnya.
Di sisi lain, Irwan Suryadi selaku Kepala BKPSDM Pemko Pekanbaru, saat dihubungi mengenai kepastian jadwal pelantikan, mengaku belum mengetahuinya.
Sebelumnya, Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan bahwa pelantikan pejabat eselon II hasil evaluasi akan segera dilakukan.
“Pelantikan akan berlangsung minggu ini, sabar saja,” ucap Agung Nugroho, saat menghadiri acara masa pengenalan Sekolah Rakyat Menengah Pekanbaru.
Ketika ditanya apakah pelantikan akan melibatkan 38 posisi jabatan sekaligus atau secara bertahap, Agung memilih untuk tidak memberikan jawaban.
“Cukup ditunggu saja,” ujarnya singkat.
Di saat bersamaan, informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa beberapa pejabat yang akan diganti termasuk Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin.
Ami, panggilan akrab Zulhelmi Arifin, diperkirakan akan digantikan oleh rekannya yang juga merupakan alumni dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Ia menambahkan bahwa Walikota Pekanbaru berencana untuk mempertahankan beberapa pejabat lama di posisi tertentu sambil melakukan evaluasi ulang.
“Ada banyak pejabat yang akan berpindah tempat, namun ada pula yang tetap diberikan kepercayaan oleh walikota untuk mempertahankan posisi yang sama,” tegasnya.
Pemko Pekanbaru secara resmi telah memulai proses evaluasi dan seleksi terbuka untuk mengisi posisi kepala dinas serta sejumlah jabatan eselon II lainnya.
Walikota Pekanbaru menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di lingkungan Pemko Pekanbaru. Tulis (Mo).
