JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kejadian keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa kawasan merupakan isu serius yang akan dikelola dengan baik. Dikutip dari Antara pada Sabtu (27/9/2025).
“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,”ujar Presiden Prabowo.
Presiden mengungkapkan bahwa meskipun baru pulang dari perjalanan luar negeri selama seminggu, ia tetap memantau perkembangan situasi keracunan itu.
Kepala Negara menegaskan rencananya untuk segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta sejumlah pejabat terkait guna mendiskusikan langkah langkah penanganan yang diperlukan.
Presiden mengemukakan bahwa sejak mula pelaksanaan program MBG memang terdapat beberapa kekurangan. Akan tetapi, Prabowo percaya bahwa setiap rintangan yang ada bisa diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai dengan baik.
Presiden juga meminta agar isu ini tidak dilibatkan dalam politik dan menegaskan bahwa MBG ditujukan untuk mendukung anak-anak yang kesulitan mendapatkan nutrisi yang layak.
“Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi,” tegas Presiden.
Sebelumnya, terdapat peningkatan kasus keracunan setelah mengonsumsi menu dari program MBG di beberapa daerah dalam beberapa minggu terakhir, yang menyebabkan banyak siswa harus menjalani perawatan medis.
Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas program ini telah mengeluarkan keputusan untuk mencegah terjadinya kasus keracunan yang tidak diinginkan.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan bahwa semua dapur mitra yang pernah terlibat dalam kasus keracunan telah menerima pemberitahuan resmi.
“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” ujarnya
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, BGN akan mengirimkan tim inspeksi yang terdiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan kepolisian.
Tim ini memiliki tugas untuk memeriksa langsung kondisi dapur dan memastikan bahwa standar yang ditetapkan dalam panduan teknis (juknis) terpenuhi.
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” tegasnya. Tulis (Mo).
