JAKARTA – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, diinterogasi oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru pada hari Selasa, 7 Oktober 2025. Proses pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai indikasi korupsi terkait Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dianggap tidak sah di lingkungan DPRD Kota Pekanbaru. Dikutip dari buka mata.co pada Selasa (7/10/2025).
Berdasarkan informasi yang didapat, Hambali dimintai informasi mengenai potensi penyalahgunaan dana perjalanan dinas yang dialokasikan untuk anggota DPRD dan petinggi di sekretariat. Kasus ini sebelumnya sudah banyak dibicarakan, dan saat ini tengah dianalisis dengan serius oleh pihak Kejari Pekanbaru.
Sekitar pukul 1 siang, Hambali terlihat meninggalkan ruang pemeriksaan dengan mengenakan baju putih dan celana hitam. Ketika didekati oleh wartawan, ia menolak untuk memberikan komentarnya dan langsung menuju ke mobil dinas yang sudah menunggu di halaman kantor Kejari.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pekanbaru, Niky Juniesmero, mengonfirmasi pemeriksaan kepada Sekwan tersebut. Akan tetapi, ia enggan membeberkan rincian lebih lanjut mengenai isi pemeriksaan.
“memang benar, yang bersangkutan (Hambali Nanda Manurung) kami panggil untuk dimintai keterangan. Tapi untuk materi pemeriksaan belum bisa kami sampaikan karena proses masih berjalan,” kata Niky.
Saat ditanya apakah pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan SPPD yang tidak sah, Niky memilih untuk tidak memberikan banyak informasi.
“Kami masih bekerja, jadi mohon bersabar. Nanti akan kami sampaikan jika sudah waktunya,” tambahnya.
Sumber dari dalam menyampaikan bahwa Kejari Pekanbaru telah memanggil sejumlah pegawai dan pejabat Sekretariat DPRD selama dua minggu terakhir. Pemeriksaan Hambali menjadi yang pertama untuk posisi setingkat Sekretaris Dewan, menunjukkan bahwa penyelidikan kasus ini mulai menyentuh lini atas manajemen. Tulis (Mo).
