PASIRPENGARAIAN – Dua hari terakhir viralnya di media sosial tentang aksi video dan foto kelulusan SMA yang tidak sopan dan melanggar kesusilaan. Diketahui bahwa video tersebut berasal dari siswa salah satu SMA Negeri di Rokan Hulu Provinsi Riau.
Menurus salah seorang Dosen Pendidikan di Universitas Pasirpengaraian (UPP), Dr Hardianto SPd MPd, Senin (4/5/2020) mengatakan, sebagai daerah yang berjulukan Negeri Seribu Suluk foto dan video ini tentunya telah mencemarkan nama baik negeri yang kental dengan sikap religius masyarakatnya.
“Kejadian ini tentu saja mengharuskan segera diambil langkah-langkah cepat agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dimasa yang akan datang. Akan sangat mengkhawatirkan nantinya bangsa ini, apabila generasi muda memiliki sifat dan sikap seperti yang mereka perlihatkan dengan foto dan video tersebut,” tuturnya.
Lanjutnya, setidaknya perlu lima cara antisipatif yang perlu diterapkan diantaranya, Pertama menambah jam pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Kebijakan ini dapat diambil oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat menyusun kurikulum dengan menambah jam mata pelajaran agama.
“Saya mengusulkan agar minimal jam pelajaran agama menjadi 5 jam pelajaran per minggu. Selain itu, pemerintah daerah provinsi Riau (karena SMA Dibawah naungan pemprov) ataupun Pemkab Rokan Hulu (Untuk SMP dan SD) juga dapat menambahkan jam pelajaran agama di setiap sekolah. Sebagai daerah bumi melayu dan negeri seribu suluk yang mayoritas Islam dengan Adat bersandi Syara’ dan syara Besandi Kitabullah, maka penambahan jam pelajaran agama sangat tepat untuk segera dilaksanakan,” jelasnya.
Kedua adalah meningkatkan pengawasan orangtua dan guru terhadap anak didik terutama dalam bermedia sosial. Komunikasi antara pihak orangtua dan sekolah harus ditingkatkan. Kedua belah pihak harus mengambil peran optimal dalam hal ini. Orangtua tidak boleh memiliki pikiran setelah anak diserahkan ke sekolah peran mereka sebagai orangtua menjadi berkurang dalam mengawasi anak.
“Begitu juga pihak sekolah harus lebih optimal dalam mengawasi anak didik. Walaupun anak tidak memiliki hp dengan banyaknya warnet mereka bisa memiliki akun media sosial sendiri atau menggunakan hp temannya untuk membuat akun media sosial. Komunikasi antara guru dan orang tua harus efektif dan berjalan dengan lancar. Diharapkan ada pertemuan/diskusi minimal bulanan antara oragtua dengan wali kelas atau pihak sekolah,” ucapnya.
Cara ketiga adalah dengan membuat dan menegakkan aturan dengan tegas. Setiap sekolah tentu sudah memiliki aturan masing-masing. Melihat permasalahan yang telah terjadi ini, sekolah perlu membuat aturan yang lebih ketat terutama dalam hal sikap dan tingkah laku. Siswa dengan sikap yang tidak sesuai dengan norma adat dan agama biasanya memiliki gejala yang bisa dideteksi keberadaannya. Gejala itu dapat terlihat dari penampilan misalnya. Ketika siswa melakukan pelanggaran berat maka sanksi berat harus diberikan sesuai aturan yang berlaku di sekolah itu.
Cara ke empat adalah dengan memastikan setiap sekolah memiliki minimal satu orang guru BK. Fungsi dan peran guru BK bagi sekolah sangat penting. Di Rokan Hulu masih banyak sekolah yang belum memiliki guru BK. Guru BK tentunya guru dengan latar belakang pendidikan yang sesuai. Dengan adanya guru BK diharapkan permasalahan sikap yang menyimpang dari aturan bisa ditangani sejak dini.
Cara kelima adalah menstop tontonan yang memicu tindakan tindakan amoral dan tidak beradab. Dewasa ini terlihat banyak sekali tontonan yang memperlihatkan sikap tak pantas dari anak sekolah. Tontonan seperti ini harus di filter agar tidak menjadi konsumsi publik. Pemerintah harus mengambil peran ini dengan segera. Seorang anak akan sangat mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dalam kehidupannya.
“Kita berharap kasus video dan foto yang sangat menghebohkan ini merupakan kasus pertama dan terakhir di negeri seribu suluk ini. Mari kita mengambil peran untuk berkontribusi terhadap perbaikan sikap generasi muda,” papar Hardianto.
