JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan para sekretaris daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda agar membangun sistem pemerintahan yang lebih kuat, dengan fokus pada penguatan kepemimpinan birokrasi, keselarasan antara pusat dan daerah, serta kerja sama lintas sektor. Dikutip dari Antara pada Senin (27/10/2025).
Bima menjelaskan bahwa sekretaris daerah (sekda) dan kepala Bappeda merupakan bagian penting dari sistem birokrasi di daerah serta menjadi penyeimbang dinamika antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam menghadapi perubahan dana transfer ke daerah (TKD).
“Bapak ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis,” ujarnya di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat ia memimpin apel pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah tahun 2025.
Rakor tersebut diikuti oleh sekda dan kepala Bappeda dari seluruh daerah di Indonesia.
Menurut Bima, sekda dan kepala Bappeda merupakan birokrat yang paling diandalkan oleh kepala daerah.
Oleh karena itu, peran mereka sangat penting dalam melakukan sinkronisasi dan percepatan berbagai kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat.
Selain itu, Bima menekankan bahwa tugas sekda bukan hanya mengawasi program kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab dalam melahirkan pemimpin andal di tingkat birokrasi, baik dari segi integritas, kompetensi, maupun dedikasi.
“Kalau TNI, kalau Polri bisa juga membangun disiplin integritas dan totalitas, lepas dari pendidikan, di mana pun bertugas dijaga, dirawat maka insyaallah kita sipil pemerintahan daerah pun bisa melakukan hal yang sama,” jelasnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya sekda dan kepala Bappeda memanfaatkan rakor untuk memperkuat kerja sama antar daerah.
Keduanya juga harus bersinergi dengan berbagai pihak lain, termasuk sektor swasta di daerah masing-masing.
Semangat kerja sama ini seperti yang ditunjukkan oleh para praja IPDN yang berasal dari berbagai daerah, sehingga terbiasa hidup dalam keberagaman.
“Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor di IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai,” ujarnya.
Rakor tersebut berlangsung mulai tanggal 26 hingga 29 Oktober 2025 di Kampus IPDN Jatinangor.
Rakor ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Tulis (Mo).
