PASIRPENGARAIAN – Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Hj Sumiartini mengaku sangat prihatin dengan nasib Pegawai Non ASN atau Honorer R3 yang tidak lolos dalam seleksi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Keprihatinan ini disampaikan Hj Sumiartini kepada awak media pasca mendengar keluh kesah para Honorer R3 dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (23/04) di ruang Banggar DPRD Rohul.
Pasca mendengar keluh kesah para Honorer R3, Sumiartini mengaku sangat tersentuh dengan perjuangan para pegawai Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang telah bekerja dari 10, 15 hingga 20 tahun, namun masih berstatus Honorer.
“Dari pertemuan kami, para kawan-kawan Honorer menyampaikan kerisauan sekaligus kegalauan nya terkait isu honorer yang tidak lolos PPPK, yang akan dijadikan PPPK paruh waktu,”sebut Sumiartini.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan sambung wanita yang akrab disapa Utet itu, mengingat gaji para honorer ini nantinya akan dibayar paruh waktu atau separuh dari gaji honor pada saat ini.
“Gaji honorer kita saat ini saja jauh dibawah UMR, apabila UMR kita sebesar Rp 2.800.000, namun honorer kita yang S1 digaji Rp 1.650.000 dan tamatan SMA Rp 1.450.000,” terangnya.
Terkait wacana Honorer yang akan dirumahkan, Hj Sumiartini menegaskan, terkait pernyataan Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang tidak akan merumahkan honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
“Untuk sementara waktu, sesuai pernyataan Bupati Rohul, tidak ada honorer yang akan dirumahkan, namun kami masih menunggu perkembangan dari pusat,” sebut politikus dari Partai banteng itu.
Menurut Hj Sumiartini, merumahkan honorer R3 merupakan kebijakan yang kurang tepat, mengingat para honorer yang telah bekerja lebih dari 10 tahun, 15 tahun hingga 20 tahun lebih.
“Oleh karena itu, dalam waktu dekat kita akan menjumpai Bupati untuk membahas hal ini, dan kepada Bupati kita berharap terhadap para honorer yang telah bekerja diatas 10 tahun, 15 tahun hingga 20 tahun untuk dapat dicarikan solusi, agar tidak dirumahkan,” harap Politikus Rohul tersebut.
Sementara itu, Kepala BKPP Rokan Hulu Erpan Dedi Sanjaya, S.STP,M.Si melalui Kabid Perencanaan Kepegawaian BKPP Rohul, Henni Widiastuti menjelaskan ada sebanyak 626 Honorer R3 yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
“530 diantaranya dari Teknis, Kesehatan 4 orang dan guru sebanyak 92 orang,” terang Henni.
Sebagai informasi, kategori Honorer R3 adalah tenaga non-ASN yang datanya telah tercatat secara resmi dalam database BKN berdasarkan Keputusan Menteri PANRB (MenPANRB) Nomor 347 Tahun 2024. Mereka adalah bagian dari kelompok honorer yang telah lama mengabdi dan datanya terverifikasi oleh pemerintah, (Dan).
