PASIRPENGARAIAN – Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan terutama Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinsos P3A) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) gelar kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (26/08) di Hotel Sapadia Hotel Pasir Pengaraian tersebut dibuka langsung oleh kadinsos P3A Rohul, H Damri Poti S.Sos M.Si, serta turut dihadiri juga oleh Narasumber dari Fasilitator PUG Provinsi Riau, DR Hj Lena Farida M.Si dan DR Riswani M.Ed.
Diakui Kadinsos Rohul, Damri Poti, isu Gender sangat berkaitan dengan masalah ketidakadilan yang menimpa baik laki laki maupun perempuan, yang mana hal tersebut diakibatkan dari hubungan gender yang timpang dan konsekuensinya terhadap seseorang dalam memperoleh akses manfaat dan keikutsertaan dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian Pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki kedalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.
“Oleh karena itu, dinas kita melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG melalui Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bagi Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dengan mempergunakan Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) dan Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (TOR),” jelas Kadis panjang lebar.
Pria berkacamata itu juga menambahkan, pelatihan PPRG ini nantinya akan menuntun jajaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar dalam menentukan kebijakannya melalui program dan kegiatan pembangunan, senantiasa tetap berpedoman pada konsep gender guna mengurangi atau memperkecil terjadinya kesenjangan dan bias gender untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) atau pembangunan berkelanjutan.
“Pelaksanaan integrasi PUG ini merupakan siklus perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan dan adil dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan,” tambahnya.