Jokowi Beri Pernyataan, Purbaya Menanggapi

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pernyataan Presiden ketujuh RI Jokowi mengenai investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh memang memiliki benarnya. Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan Whoosh tidak hanya untuk mencari keuntungan finansial, tetapi juga memiliki manfaat sosial yang besar. Dikutip dari CNN pada Kamis (30/10/2025).
“Transportasi massal itu bukan diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan produktivitas masyarakat,” ungkap Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa pembangunan Whoosh bertujuan untuk mengatasi kemacetan berat di Jakarta dan Bandung.
Menurutnya, kemacetan di kedua kota itu merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Jokowi juga menyebutkan bahwa transportasi massal seperti Whoosh, MRT, dan LRT memiliki return on investment sosial, seperti penurunan polusi, peningkatan produktivitas masyarakat, serta penghematan waktu.
Purbaya setuju sebagian dengan pernyataan Jokowi. Menurutnya, Whoosh memang memiliki misi pembangunan wilayah atau regional development. Ia menyatakan bahwa ada benarnya, karena Whoosh memang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar jalur kereta cepat tersebut. Namun, menurutnya, pengembangan daerah sekitar jalur itu masih perlu ditingkatkan.
Purbaya mengingatkan bahwa manfaat ekonomi dari Whoosh akan lebih besar jika kawasan di sekitar stasiun dan jalur kereta cepat itu dikembangkan secara optimal.
Jika hal tersebut tercapai, nilai investasi sosial yang disampaikan Jokowi dapat benar-benar terwujud melalui pertumbuhan ekonomi daerah.
Isu pembangunan Whoosh kembali menjadi perhatian publik. Proyek ini bernilai US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS) dan menyisakan utang yang harus dibayar oleh pemerintah.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk melunasi utang tersebut.
Ia meminta Danantara menangani utang ini sendiri karena dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini tidak lagi dikelola Kementerian Keuangan.
“Itu kan Whoosh sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara sudah ngambil Rp 80 triliun lebih dividen dari BUMN, seharusnya mereka manage dari situ saja,” ujar Purbaya. Tulis (Mo).