Dilansir dari muslimobsession.com, Din Syamsudin mengaku terharu dengan sikap tegas dari Presiden RI.
“Menyimak Pidato Presiden Jokowi via video yang marah-marah terhadap para menterinya banyak dari kita yang ikut terharu. Kita semua perlu mengapresiasi pidato itu dan berhusnuzan terhadap latar belakangnya,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2020).
Din yan juga menjadi Ketua Komite Pengarah Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menilai, apa yang diungkapkan Jokowi kepada menterinya sesuai dengan apa yang dirasakan, dimana banyak persoalan bangsa yang tidak mampu terselesaikan dengan baik oleh pemerintah.
Misalnya terkait kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecil. “Kami yang bergabung dalam KMPK berterima kasih karena isi pidato itu sejalan dengan sebagian alasan kami menggugat Perppu yang sudah menjadi Undang-Undang tentang Anggaran Stimulus Ekonomi dan Subsidi bagi Korporasi,” katanya.
Perppu Corona menjadi salah satu yang digugat oleh Din. Menurutnya, Perppu atau UU tersebut tidak tepat disebut tentang Corona karena alokasi untuk penanggulangan Corona terlalu sedikit.
“Selain alasan itu, kami menggugat Perppu atau UU tersebut karena menegasi fungsi DPR yaitu penetapan anggaran negara dan peruntuhan kedaulatan hukum dengan memberi kekebalan bagi pejabat-pejabat dalam bidang keuangan untuk tidak boleh digugat secara hukum,” terangnya.
“Apa yang digambarkan oleh Presiden Jokowi dalam pidato itu, umpamanya secara khusus bidang kesehatan yang dinilainya tidak bekerja secara benar dalam menanggulangi Covid-19, sudah kami bayangkan sebelumnya,” kata Din.
“Kami menggugat Perppu Presiden yang dikatakan untuk menanggulangi Covid-19 padahal alokasi dana yang disediakan untuk itu, menurut Presiden hanya Rp 75 triliun. Walau data lain mengatakan Rp 85 triliun atau sekitar 9 persen. Celakanya lagi, penggunaan dana tersebut sampai dengan Juni 2020 hanya 1,6 persen,” ungkapnya.
“Inilah yang kami kritik bahwa penanggulangan Covid-19 tidak serius, terkesan meremehkan, dan tidak fokus membantu rakyat. Seperti rakyat harus membayar mahal untuk rapid test atau swab test. Dan tidak peduli terhadap tenaga medis yang banyak menjadi korban meninggal dalam menjalankan tugas karena minimnya alat pelindung diri,” terang dia.
Din Syamsuddin juga menyatakan, “Akan menjadi skandal kalau benar informasi yang beredar bahwa anggaran untuk penanggulangan Covid-19, katanya, sekitar 5 persen disumbangkan kepada BPJS. Padahal BPJS tidak membantu pasien terkena Covid-19,” ujarnya.
“Juga, pantas Presiden Jokowi marah terhadap pembantunya dalam bidang perekonomian karena realisasi anggaran besar untuk stimulus ekonomi kurang menyentuh UMKM, tapi seperti berita yang beredar, banyak diberikan kepada korporasi termasuk BUMN yang sebenarnya sudah merugi sebelum ada Covid-19,” kata Ketua Dewan Pertimbanan MUI ini.
Dalam hal ini, lanjutnya, patut dinilai rendahnya kepedulian terhadap rakyat dan usaha kecil. Sebab 80 persen tenaga kerja bekerja pada sektor UMKM. “Karena semua UMKM terdampak Covid-19 maka akibatnya jutaan rakyat kecil yang harus menganggur karena ter-PHK,” kata Din Syamsuddin.
“Banyak hal lain yang dapat dikatakan, tapi dada sebagian besar rakyat juga sesak dengan kesedihan dan keprihatinan. Tidak seperti Bapak Presiden yang jika dada dan pikirannya sesak dengan masalah langsung dapat menumpahkan kepada rakyat lewat pidato terbuka,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan rakyat tidak bertambah sedih. Karena akan menjadi seperti terjatuh dari tangga kemudian terkena tangga pula. Alhamdulillah sebagian besar rakyat walau sesak dada tapi masih mempunyai pikiran terbuka,” kata dia.
