JAKARTA – Pemerintah mulai memberikan tanggapan terhadap desakan publik yang muncul akibat serangkaian demonstrasi besar-besaran baru-baru ini.
Salah satu langkah nyata diambil oleh DPR RI yang dengan resmi memenuhi sebagian dari keinginan masyarakat yang disampaikan dalam tuntutan 17+8. Dikutip dari Jawapos pada Sabtu(6/9/2025).
Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat (5/9), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan beberapa keputusan penting yang menunjukkan komitmen parlemen untuk mendengarkan aspirasi rakyat.
“Mulai tanggal 31 Agustus 2025, DPR RI menyepakati untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan. Ini adalah komitmen nyata kami menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di masyarakat,” kata Dasco di depan jurnalis.
Dengan putusan ini, terhitung dari september 2025 tunjangan perumahan telah ditiadakan. Moratorium anggota Dewan ditiadakan kecuali undangan resmi dari negara yang bersifat strategis dan harus dilaksanakan.
“Kami menghentikan sementara kegiatan kunjungan ke luar negeri. Hanya undangan kenegaraan yang tetap dijalankan, karena itu menyangkut hubungan antarnegara,” tutur Dasco.
Langkah efisiensi lainnya juga sedang diproses, termasuk pengurangan fasilitas bagi anggota dewan. Terdapat penilaian menyeluruh atas berbagai pos, seperti biaya langganan, listrik, layanan telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.
“Kami sudah menyepakati adanya evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas anggota DPR. Beberapa pos akan dipangkas agar lebih efisien,” tambah Dasco.
Selain itu DPR juga menegaskan anggota yang dinonaktifkan tak lagi menerima anggaran, fasilitas maupun keuangan dari negara.
“Ini bagian dari penegasan agar tidak ada privilege yang tidak semestinya,” katanya.
Walaupun langkah yang diambil oleh DPR ini disambut positif, masyarakat masih menunggu respons serupa dari berbagai lembaga lainnya, misalnya TNI, Polri, dan sektor ekonomi, yang juga menjadi fokus perhatian dalam tuntutan 17+8. Tulis (Mo)
