64 Kepala Sekolah di Inhu Mengundurkan Diri, LKBH PGRI Riau : Mereka Tertekan

PEKANBARU – Terkait pemberitaan 64 kepala sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu yang mengundurkan diri akibat tertekan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing sekolah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Riau pastikan akan melakukan pembelaan.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua PGRI Riau, Muhammad Syafi’i mengatakan, dirinya ditemani LKBH PGRI Riau, Taufik SH MH telah melakukan pertemuan dengan 64 Kepala Sekolah tersebut. 

“Kita telah berbincang dengan 64 Kepala sekolah dan kita akan lakukan pembelaan terhadap kepala Sekolah terkait,” ungkapnya. Jumat (17/07/2020).

Sedangkan Ketua LKBH PGRI Provinsi Riau, Taufik, SH, MH saat dihubungi Via Telepon mengatakan, 64 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Indragiri Hulu yang mengundurkan diri dari jabatannya karena tertekan dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing sekolah.

Dalam pengakuan kepala sekolah kepada LKBH PGRI Riau, terdapat LSM yang sering kali melakukan pelaporan kinerja Kepala Sekolah yang ada di Indragiri Hulu, Riau.

“Kejadian ini sudah terjadi sejak 2016, dimana LSM ini selalu melakukan pelaporan bodong ke Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu,” jelasnya.

Herannya, dalam penjelasan Taufik, setelah mendapatkan laporan dari LSM tersebut, Kejari Inhu langsung melakukan pemanggilan terhadap Kepala sekolah terkait tanpa ada melayangkan surat resmi.

“Itu yang kita herankan, pemanggilan tidak menggunakan surat resmi, hanya dipanggil secara telepon atau SMS, kita melihat terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh Kejari Inhu disini,” jelasnya.

Sedangkan, terkait LSM yang dimaksud, saat ini tengah dicari identitasnya.

“Itu yang masih kita cari, apakah LSM ini resmi atau tidak,” kata Taufik.

Kepada awak media Riasmart.com, Taufik mengatakan akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum, mengingat sudah meresahkan dunia pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu.

“Rencananya kita akan larikan ke jalur hukum, karena hal ini tentunya sudah menggangu ketentraman dunia pendidikan di Kabupaten Indragiri Hulu,” ungkapnya.