JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan kebutuhan beras untuk kegiatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 3.000 orang yang mendapat Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai rata-rata 2,6 ton setiap bulannya. Dikutip dari Antara pada Jum’at (14/11/2025).
Perwakilan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, di Manokwari, Jumat lalu, menjelaskan kebutuhan pangan SPPG cukup besar karena menu yang disiapkan mengikuti standar gizi seimbang untuk anak-anak sekolah.
“Untuk kebutuhan karbohidrat, SPPG rata-rata membutuhkan 2,5 ton beras setiap bulan atau sekitar 200–225 kilogram per hari,” kata Gusti saat sosialisasi BGN bersama dengan Anggota DPR RI Obet Rumbruren di Manokwari.
Ia menambahkan, kebutuhan protein hewani juga cukup tinggi.
Setiap bulannya, dapur SPPG membutuhkan 2,6 ton ayam atau sekitar 300 kilogram per hari.
Selain itu, kebutuhan telur mencapai 26.400 butir atau sekitar 1,6 ton per bulan.
Setiap kali masak, rata-rata dibutuhkan 3.300 butir telur dan disajikan dua kali dalam seminggu.
Selain bahan makanan utama tersebut, SPPG juga membutuhkan 1.300 bungkus tempe per bulan, serta ratusan kilogram sayuran untuk melengkapi menu harian para penerima manfaat.
Gusti menegaskan bahwa tingginya kebutuhan bahan pangan SPPG memberikan peluang besar bagi masyarakat sekitar, terutama petani, peternak, dan pelaku usaha kecil.
“Ini menjadi potensi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Partisipasi warga diperlukan untuk menyediakan bahan pangan lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini jumlah dapur SPPG di Kabupaten Manokwari mencapai 20, sehingga bahan pangan yang dibutuhkan sangat banyak dan membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat.
Meski mendorong penggunaan bahan pangan lokal, SPPG tidak bisa membeli bahan baku dalam jumlah kecil.
Pengadaan dilakukan dalam jumlah besar, sehingga suplai harus dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Warga bisa berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes. Bahan pangan dikumpulkan dulu, kemudian disetor ke dapur SPPG dalam jumlah besar,” katanya.
BGN berharap warga yang sebelumnya telah berhenti bertani atau beternak dapat kembali aktif untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan pangan SPPG.
“Implementasi MBG bukan hanya menurunkan angka gizi buruk, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa setiap satu SPPG dapat menyerap hingga 50 orang tenaga kerja, terdiri dari kepala dapur, ahli gizi, tenaga akuntansi, serta 47 orang relawan dari masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengungkapkan, penerapan program MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Barat.
Ia menambahkan, dengan pemenuhan gizi terutama kepada anak-anak di Papua, kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua dan Papua Barat akan meningkat. Tulis (Mo).
