PEKANBARU — Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi sepanjang tahun 2025 dinilai tidak dapat dipandang semata sebagai dampak tekanan ekonomi global, tetapi juga mencerminkan tantangan serius dalam kompetensi manajerial dan kualitas kepemimpinan organisasi dalam merespons lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan tidak pasti.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Muhammad Rasyid Abdillah, Ph.D., Associate Professor pada bidang kajian kepemimpinan dan studi organisasi Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning. Menurutnya, dalam banyak kasus PHK bukanlah hasil dari satu peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari keterbatasan perencanaan jangka panjang, pengelolaan risiko, serta kesiapan organisasi dalam membaca perubahan lingkungan bisnis.
“PHK massal sering kali muncul ketika kapasitas manajerial belum optimal dalam mengantisipasi risiko dan menyiapkan skenario adaptif. Dalam kondisi seperti ini, PHK menjadi langkah penyesuaian yang paling cepat dan mudah dilakukan,” jelasnya.
Ia menambahkan, meningkatnya tren PHK juga menunjukkan kuatnya orientasi jangka pendek (short-termism) dalam pengambilan keputusan manajerial. Fokus berlebihan pada efisiensi instan, seperti penurunan biaya operasional secara cepat, kerap menggeser perhatian dari upaya membangun kapabilitas organisasi dalam jangka panjang.
“Situasi ini sering berjalan beriringan dengan belum optimalnya pendekatan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Padahal, karyawan bukan sekadar faktor produksi, melainkan sumber pengetahuan, pengalaman, dan inovasi yang menentukan ketahanan organisasi,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, ia menilai bahwa upaya pencegahan PHK massal tidak cukup dilakukan melalui kebijakan efisiensi semata. Organisasi dituntut memperkuat kompetensi manajerial dan kualitas kepemimpinan yang adaptif, etis, dan bertanggung jawab.
“Pemimpin perlu mengembangkan kemampuan berpikir adaptif, memahami kompleksitas lingkungan bisnis, serta mengambil keputusan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan organisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa investasi pada pengembangan kapabilitas manusia, pembelajaran organisasi, dan sistem kerja yang fleksibel menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi yang tangguh, sehingga PHK massal tidak lagi dijadikan sebagai pilihan utama dalam menghadapi tekanan bisnis.
Dalam konteks tersebut, pendidikan di bidang manajemen dinilai memiliki peran strategis. Melalui integrasi antara teori, praktik, dan refleksi kritis, pendidikan manajerial dapat membekali manajer dan calon pemimpin dengan kemampuan berpikir strategis, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta sensitivitas etis dalam mengelola sumber daya manusia.
“Pendidikan manajemen tidak hanya meningkatkan kualifikasi formal, tetapi menjadi ruang pengembangan kapabilitas untuk membangun organisasi yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada manusia,” pungkasnya.
