PEKANBARU – Langkah taktis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) dalam merumuskan kebijakan bersama (joint policy) guna meredam pelemahan nilai tukar rupiah mendapat sorotan positif dari kalangan akademisi. Dosen Program Studi Magister Kebijakan Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak), Dr. Sulaiman Zuhdi, S.Sos., M.Si., memberikan analisis mendalamnya mengenai tantangan struktural dan kunci keberhasilan dari tata kelola kebijakan ekonomi nasional tersebut.
Menurut Dr. Sulaiman, tantangan terbesar dalam implementasi joint policy antara Kemenkeu dan BI terletak pada dinamika penyatuan prioritas kelembagaan yang secara mendasar memiliki fokus berbeda. Kemenkeu sebagai otoritas fiskal cenderung berorientasi pada stabilitas fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, BI selaku otoritas moneter lebih menekankan pada stabilitas moneter, pengendalian inflasi, serta stabilitas nilai tukar rupiah.
“Perbedaan orientasi ini yang sering kali memunculkan ego sektoral di lapangan, terutama ketika kedua lembaga harus menentukan waktu eksekusi (timing), pemilihan instrumen kebijakan, hingga strategi komunikasi publik yang akan dilempar ke pasar,” ujar Dr. Sulaiman saat dimintai pandangannya dari perspektif analisis kebijakan publik.
Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa integrasi data dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi ujian krusial berikutnya. Di era ekonomi yang bergerak fluktuatif, koordinasi data antarkedua lembaga harus berlangsung cepat namun tetap terintegrasi secara solid. Jika komunikasi di tingkat atas tidak sinkron, pasar atau para pelaku ekonomi dapat menangkap sinyal kebijakan yang membingungkan (mixed signals), yang justru berisiko meningkatkan spekulasi dan ketidakpastian terhadap pergerakan rupiah.
Menghadapi tantangan tersebut, pakar kebijakan publik Pascasarjana Unilak ini menegaskan bahwa keberhasilan dari kebijakan bersama ini tidak boleh hanya bertumpu pada keindahan desain regulasi di atas kertas.
“Kunci keberhasilan joint policy ini pada akhirnya bertumpu pada kekuatan kepemimpinan koordinatif, kesamaan persepsi dalam melihat krisis, serta mekanisme komunikasi yang konsisten antar kedua otoritas ekonomi tersebut,” tegasnya.
Sinergi yang kokoh antara kebijakan fiskal dan moneter diyakini akan memberikan kepastian hukum dan sentimen positif yang kuat bagi stabilitas ekonomi makro Indonesia ke depan.
Ulasan komprehensif dari Dr. Sulaiman Zuhdi ini menegaskan betapa pentingnya aspek tata kelola (governance) dan kepemimpinan dalam perumusan kebijakan publik yang berdampak luas bagi hajat hidup orang banyak.
Melalui sumbangsih pemikiran akademis ini, Sekolah Pascasarjana Unilak terus menunjukkan komitmennya sebagai menara air ilmu pengetahuan yang responsif dalam mengawal isu-isu strategis pembangunan dan kebijakan nasional.
