PEKANBARU – Beratnya penanganan kerusakan lingkungan dan penggundulan hutan di Riau menarik perhatian publik Dunia, terkhusus di Indonesia.
Bencana ekologis seperti pencemaran sungai, banjir bandang, kerusakan DAS, penggundulan hutan, dan kebakaran lahan menjadi pandangan jamak di Propinsi Riau.
Menyikapi itu semua, pakar lingkungan Dr. Elviriadi menurunkan pandangan menarik dalam mengatasi kerusakan dan korporasi lingkungan oleh oknum tertentu. Melalui aplikasi WhatsApp, Dr Elviriadi memulai kata, (Sabtu/28 Juni).
“Ya, sudah seperti menunggu kehancuran dan bagaikan gurun sahara saja Riau ini. Tugas sejarah maha berat ada di pundak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau,” ungkap nya.
Kepala Departemen Perubahan Iklim Majelis Nasional KAHMI itu memprediksi terdapat 3 (tiga) jurus maut yang bisa dimainkan Dinas LHK Propinsi Riau dalam memerangi kerusakan Lingkungan dan pengundulan hutan.
“Ya, walaupun tipis harapan rakyat, tapi kalau mau, Dinas LHK sebagai ujung tombak Pemrov Riau lakukan 3 jurus maut ini,” beber mantan aktivis mahasiswa itu.
Pertama, jurus revolusi tauhid taklukkan nyali. Artinya, dengan bertaqarrub pada Allah, yakin akan Kekuatan Sang Pencipta, maka Jajaran birokrat di Dinas LHK bisa tampil prima tegakkan kebenaran.
“Kan permasalahan itu sudah jelas, tiap hari rakyat terpekik, ribuan ikan mati, sungai siak tercemar, sawit menggila. Kalau iman yakin dan pemahaman tauhid kurang kuat, pakai biar ajelah,” kata muballigh IKMI itu.
Kedua, kebijakan politik yang tegas dari Kadis LHK. Dengan ketegasan pimpinan maka Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Unit Pelaksana Teknis seperti KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) bisa bergerak lancar dan progresif.
Ketiga, membangun koalisi stategis untuk memetakan prioritas mendesak problem kehutanan dan lingkungan.
Akademisi asal Selatpanjang yang sering jadi saksi ahli tersebut menambahkan, prioritas Dinas LHK itu harus diurut.
“Prioritas mendesak Dinas LHK itu Kebun Illegal yang menjadi lahan gambut mudah terbakar alias Karhutla mengharu biru,”beber ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah.
“Luas daratan Riau yang sudah di eksploitasi besar besaran inilah yang jadi biang kerok Karhutla. Pak Kadis tinggal Panggil Kabid Planologi, minta Peta Tata Ruang HTI/HGU. Atau ke Bidang Proklim minta laporan kebakaran lahan di Riau. Pasti ketahuan itu siapa aktor berdasi Karhutla Riau. Data AMDAL juga bisa expose, terbukalah bagaimana pencemaran sungai, limbah B3, sedimentasi, perusakan Daerah Aliran Sungai dan sengketa tanah. Kalau tak ada komitmen serius dari petinggi Riau, alamat gurun saharalah bumi Melayu nie, orang kampung kami juge dikambing hitam dan ditangkap gegera me-merun “sekangkang kera”, pungkas peneliti yang istiqamah gundul kepala demi hutan.
