RIAUSMART.COM – Pemecatan ribuan pegawai di Amerika Serikat oleh Donald Trums disalahkan kepada partai Demokrat. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari ancamannya untuk mengurangi jumlah pegawai federal saat terjadi penutupan pemerintahan. Dikutip dari CNBCIndonesia pada Minggu (12/10/2025).q
Juru bicara menyatakan bahwa proses pemecatan sedang berlangsung di hampir semua lembaga termasuk departemen keuangan, kesehatan, pendapatan Internal, pendidikan, perdagangan serta disusul keamanan siber.
Diperkirakan, sekitar 300.000 pegawai sipil federal akan kehilangan pekerjaan mereka tahun ini sebagai bagian dari usaha untuk memangkas birokrasi yang dimulai Trump sejak awal tahun.
“Mereka yang memulai ini,” ungkap Trump “berbasis Demokrat” tambahnya kembali.
Partai Republik di bawah kepemimpinan Trump memiliki mayoritas di kedua kamar Kongres, tetapi masih memerlukan dukungan dari Demokrat di Senat AS untuk meloloskan undang-undang yang akan mendanai pemerintah.
Trump telah berulang kali mengancam akan memberhentikan pegawai federal selama terjadinya kebuntuan penutupan pemerintahan, yang sudah memasuki hari ke-10 pada hari Jumat, dan menunjukkan bahwa pemerintahannya akan lebih memfokuskan perhatian pada sektor-sektor pemerintahan yang didukung oleh Partai Demokrat.
Lebih lanjut, Trump juga telah memerintahkan penundaan dana infrastruktur minimal sebesar US$ 28 miliar untuk New York, California, dan Illinois – ketiga negara bagian ini memiliki populasi pemilih Demokrat yang cukup besar dan sering mengkritik pemerintah.
Ada lebih dari 4.200 pegawai federal yang mendapatkan pemberitahuan pemecatan di 7 lembaga mulai dari departemen keuangan, kesehatan, layanan dan lainnya.
“Sampai Partai Republik bersikap serius, tanggung jawab sepenuhnya ada pada mereka setiap pekerjaan yang hilang, setiap keluarga yang terdampak, dan setiap layanan publik yang terhenti merupakan akibat dari keputusan mereka,” tutur Pemimpin Fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer.
Berbagai penolakan pelaksanaan PHK diajukan Serikat pekerja mewakili pegawai federal, dengan alasan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum karena dilaksanakan selama penutupan pemerintahan.
Namun, pemerintah mengungkapkan dalam pengajuan pengadilan pada hari Jumat bahwa permohonan serikat pekerja harus ditolak karena mereka tidak memiliki dasar hukum untuk menggugat keputusan kepegawaian federal.
Seorang hakim federal direncanakan akan menangani kasus ini pada 15 Oktober. Pemerintah diwajibkan secara hukum untuk memberikan pemberitahuan 60 hari kepada pegawai sebelum pemecatan, walaupun itu bisa dipersingkat hingga 30 hari. Tulis (Mo)
