Ketua PGRI Riau, Adolf : Banyak “Badut” yang Hendak Kuasai PGRI

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd memberi komentar menohok atas sikap dan perilaku segelintir oknum pengurus melegalisasikan dan menyatakan sebagai pemilik organisasi sah, berdasarkan Konferensi Luar Biasa (KLB) abal-abal dan berbekal surat pengesahan yang dikeluarkan Menkumham secara online, yang tentu tidak mencerminkan akhlak budi pekerti seorang guru.
Menurut Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, Ahad (19/11), kudeta pembegalan organisasi yang dilakukan oleh oknum tiga ketua PGRI Surabaya, Riau dan Sumut jauh dari akal sehat dan bertentangan dengan nilai-nilai PGRI sebagai organisasi perjuangan para guru dan dosen, yang sarat dengan azas kemufakatan dan demokratisasi untuk kepentingan organisasi, bukan keinginan kekuasaan pribadi dan golongan.
“Kalau ingin jadi pemimpin berpegang teguh lah pada AD/ART, tunjukkan kinerja terbaik kepada pemilik suara, dan bertarunglah secara jantan pada gelanggang yang sah di kongres PGRI Maret 2024, yang sudah ditetapkan pada rapat pleno organisasi,” tegasnya.
Persoalan dan dinamika PGRI sebelumnya ini juga sangat disesali oleh Ketua PGRI Riau terpilih, pada 10 November 2023 lalu, Dr. Adolf Bastian, M.Pd yang mengatakan bahwa PGRI Riau selama ini sangat diperhitungkan secara nasional dan pernah dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal PGRI yaitu Almarhum Soemardi Taher, dimana dia dipercaya dikarenakan pemikiran dan gagasan serta prestasi kerjanya dalam membesarkan PGRI yang diakui secara nasional dan dicintai oleh para guru, sehingga dengan mudah ia duduk sebagai senator anggota DPD RI mewakili Riau, dikarenakan dukungan dari kalangan guru.
“Ini tentu sangat berbeda sekali apa yang dilakukan oleh Muhammad Syafi’i selaku ketua PGRI Riau yang sudah dibekukan oleh PB PGRI pada 3 November 2023 lalu, tanpa prestasi dan dedikasi serta rekam jejak kinerja yang monumental, berkeinginan menjadi tokoh nasional di PGRI dengan cara yang jauh dari nilai budaya orang Melayu yang santun dan bijaksana dalam berhajat,” katanya.
“Mohon maaf, tentu ini memalukan Riau dengan rekam jejak PGRI Riau secara Nasional, sejalan apa yang juga disampaikan oleh Prof. Unifah Rosyidi, Ketum PB PGRI, sekarang banyak yang jadi badut dengan tindakan inkonstitusional membegal atau mengkudeta organisasi demi kepentingan pribadi yang jauh dari nilai dan norma berlaku di organisasi PGRI,” tambahnya.
Masih Direktur Pascasarjana Unilak itu, Adolf mengungkapkan bahwa “apapun provokasi yang dilakukan oleh segelintir orang yang masih menganggap dirinya Ketua PB PGRI dan Ketua PGRI Riau, kami anggap riak kecil yang tak perlu ditanggapi serius, karena mereka menyatakan diri sebagai pimpinan tanpa ada pengikut,”
“Saya sekarang sedang fokus untuk menyusun kepengurusan dan akan segera pelantikan dalam waktu dekat. Alhamdulillah 12 Kabupaten/Kota se-Riau komit mendukung Kepengurusan PGRI Riau yang terbentuk, tegak lurus dengan AD/ART dan Ketum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi,” ungkapnya lagi.
Diakui Adolf juga, bahwa sampai hari ini sudah ada sebanyak 29 Provinsi dan 423 Kabupaten se-Indonesia membuat  dukungan tertulis kepada Ketum PB PGRI Prof. Unifah Rosyidi untuk melakukan tindakan hukum.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Caretaker PGRI Riau, Dudung Abdul Qodir dan ketua, sekretaris PGRI se-Riau didampingi oleh Dr. Kamsol Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, sudah bertemu dengan Plt. Gubernur Riau Edy Natar, Jumat 10 November 2023 di rumah dinas kediaman untuk membuka rapat kordinasi pemilihan pengurus PGRI Riau dan sekaligus arahan terhadap dinamika organisasi PGRI, apa yang disampaikan Edy Natar sangat menginspirasi para peserta pertemuan.
“Setelah musyawarah, kalau ada yang menyimpang diluar garis keputusan, berarti bisa dianggap penghianat,” mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Plt Gubri itu.
Tidak cukup sampai disitu, Edy Natar juga memberikan semangat dan motivasi kepada pengurus 12 Kabupaten/Kota se-Riau agar segera melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk  menyelamatkan dan membesarkan organisasi.
Ditambahkan oleh Ketua PGRI Rokan Hilir, Dr. Zulfikar mengatakan bahwa “PGRI itu organisasi profesi para pendidik dan tenaga kependidikan, mengedepankan adab dan kesantunan, sehingga kalau sudah diluar itu, ya berarti seperti organisasi preman yang mengandalkan otot bukan pemikiran untuk mencari titik temu, dengan jalan musyawarah mufakat.
“Saya menghimbau bagi yang sudah terlanjur khilaf, kembalilah kepangkuan rumah besar perjuangan guru, yang lahir 25 November 1945 dengan misi, disamping untuk mempertahankan kemerdekan juga wadah perjuangan kesejahteraan dan pengembangan kompetensi pendidik dan semoga persoalan PGRI ini akan berakhir dengan penuh kekeluargaan dan persahabatan,” ungkap Zulfikar.
Sebagai informasi, bahwa Aksi ketiga oknum ketua PGRI Surabaya, Riau dan Sumut  yang mencoba menduduki  Gedung Guru Indonesia (GGI), jalan Tanah Abang 3 Jakarta sempat digagalkan oleh aparat kepolisian, seperti gagalnya mereka menyelenggarakan KLB di Surabaya yang tidak mendapat dukungan dari pemegang suara, para pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.