JAKARTA – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kembali menegaskan peran strategisnya dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan yang lebih berpihak kepada guru dan peserta didik dalam Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) I Tahun 2025. Bertempat di Hotel Millennium, Jakarta, Kamis (13/02), Ketua Komisi E yang membidangi isu-isu pendidikan, Prof. Dr. Adolf Bastian, M.Pd., yang juga merupakan Ketua PGRI Provinsi Riau, menyampaikan berbagai poin penting mengenai isu-isu pendidikan nasional yang harus segera mendapatkan perhatian.
Dalam pidatonya, Prof. Adolf menyoroti berbagai permasalahan yang tengah dihadapi dunia pendidikan Indonesia dan menegaskan komitmen PGRI untuk terus memperjuangkan hak-hak guru serta peningkatan kualitas pendidikan. Beberapa isu utama yang disampaikan dalam forum ini mencakup:
1. Ujian Nasional dan Evaluasi Pendidikan
PGRI menilai bahwa meskipun Ujian Nasional (UN) memiliki peran penting dalam evaluasi pendidikan, sistem ini perlu dikembangkan menjadi alat ukur yang lebih komprehensif. UN tidak boleh menjadi satu-satunya faktor kelulusan, tetapi lebih sebagai alat pemetaan kualitas pendidikan di berbagai daerah.
2. Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)
PGRI menekankan bahwa penyusunan RUU Sisdiknas harus melibatkan guru sebagai pemangku kepentingan utama. PGRI juga meminta pemerintah untuk tetap mempertahankan tunjangan profesi guru, yang selama ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
3. Implementasi Kurikulum Merdeka
Kurikulum Merdeka dinilai sebagai langkah progresif dalam dunia pendidikan. Namun, PGRI mengingatkan bahwa tidak semua daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikannya secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan guru dan penyediaan infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas utama.
4. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi yang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kualitas sekolah dan kurangnya transparansi. PGRI mendorong agar pemerintah memperbaiki regulasi PPDB agar lebih adil serta memberikan pemerataan akses pendidikan bagi semua siswa, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
5. Komersialisasi Pendidikan
PGRI menyoroti dampak negatif dari komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan semakin menjadi sektor yang mengedepankan profit dibandingkan hak dasar warga negara. Prof. Adolf menegaskan bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam mengontrol kebijakan ini agar akses pendidikan tetap inklusif dan berkeadilan.
6. Perlindungan Hukum bagi Guru
Dalam berbagai kasus, guru masih sering menghadapi kriminalisasi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, PGRI mengusulkan agar pemerintah segera menyusun RUU Perlindungan Profesi Guru, sehingga tenaga pendidik memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat.
7. Sertifikasi Guru dan Kesejahteraan Pendidik, Prof. Adolf juga menyoroti bahwa sertifikasi guru harus dibuat lebih sederhana dan mudah diakses oleh seluruh tenaga pendidik, terutama bagi guru honorer yang masih mengalami kesenjangan kesejahteraan.
8. Peta Jalan Pendidikan Nasional
PGRI menekankan perlunya Peta Jalan Pendidikan yang jelas untuk memastikan arah pembangunan pendidikan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan kesejahteraan guru, penguatan kurikulum, serta digitalisasi sistem pembelajaran.
9. Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)
Dalam penerapan SNBP, PGRI mengusulkan adanya perpanjangan waktu bagi sekolah yang belum menyelesaikan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam seleksi ke perguruan tinggi negeri.
10. Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pendidikan, PGRI mengakui bahwa kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dapat membantu sistem pembelajaran, tetapi tetap perlu kebijakan yang bijak agar tidak menggantikan peran utama guru dalam membangun karakter peserta didik.
Di akhir acara, PGRI Provinsi Riau berhasil mengukir prestasi gemilang dalam acara Konkernas I PGRI 2025. Riau berhasil meraih penghargaan “Kids First Coding & Robotics” untuk SLCC Riau, sebuah penghargaan yang diberikan kepada 17 provinsi di Indonesia atas kontribusinya dalam inovasi teknologi pendidikan.
Tak hanya itu, Provinsi Riau juga mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi dengan perkembangan yang cepat dan penuh inovasi. Penghargaan eksklusif ini hanya diberikan kepada lima provinsi terbaik, menjadikan Riau sebagai salah satu daerah dengan kemajuan pendidikan yang pesat di Indonesia.
Prof. Dr. Adolf Bastian, M.Pd., menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerja keras seluruh pengurus PGRI Provinsi Riau serta setiap pengurus dari kabupaten se-Provinsi Riau yang telah bekerja keras dalam memajukan dunia pendidikan dan menjaga PGRI sebagai rumah besar bagi para guru.
“Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi kita bersama. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Riau,” ungkap Prof. Adolf dalam sambutannya.
Menutup penyampaiannya, Prof. Adolf Bastian menegaskan bahwa PGRI Riau siap bersinergi dengan PGRI nasional dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berpihak pada guru serta siswa.
