PEKANBARU – Kelapa sawit kembali menjadi sorotan utama dalam diskursus nasional pada awal tahun 2026 ini. Di tengah dorongan kuat untuk memperkuat status sawit sebagai komoditas strategis nasional dalam skenario transisi energi, kalangan akademisi mengingatkan agar langkah tersebut tidak terjebak pada bias sektoral semata.
Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak), Dr. Mulono Apriyanto, S.TP., M.P., memberikan catatan kritis mengenai posisi sawit di era transisi energi ini.
Menurutnya, klaim “strategis” harus diuji dengan indikator yang komprehensif, tidak hanya sekadar angka serapan Crude Palm Oil (CPO) untuk biodiesel.
“Pengakuan terhadap peran strategis sawit dalam bauran energi terutama melalui biodiesel, memang selaras dengan kebutuhan Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor solar, sekaligus menjaga neraca perdagangan. Namun, klaim ‘strategis’ ini harus diukur juga dari dampak sosial, pengurangan emisi, hingga daya saing jangka panjang,” ujar Dr. Mulono.
Lebih lanjut, Dr. Mulono menekankan bahwa penguatan status nasional sawit harus berjalan beriringan dengan penyelesaian masalah struktural yang masih menghantui sektor ini. Ia menyoroti isu konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, serta posisi tawar petani kecil yang masih lemah.
“Tanpa reformasi tata kelola lahan, perlindungan buruh, dan skema keberpihakan nyata kepada petani, penguatan status hukum justru berisiko mengabadikan ketimpangan yang ada,” tegasnya.
Dari perspektif lingkungan, ia juga mengingatkan prinsip hierarki energi. Ekspansi sawit untuk energi jangan sampai menjadi “solusi semu” yang justru menambah tekanan ekologis melalui pembukaan lahan baru.
Menurutnya, sawit seharusnya ditempatkan sebagai salah satu pilar, bukan satu-satunya tulang punggung transisi energi, dengan tetap memprioritaskan energi terbarukan rendah emisi lainnya seperti surya dan angin.
Menutup pandangannya, Dr. Mulono mengingatkan pentingnya strategi diplomasi dagang yang cerdas di tengah ketatnya standar keberlanjutan global.
“Regulasi nasional tidak boleh hanya melindungi industri di dalam negeri, tetapi juga harus mampu meningkatkan kredibilitas Indonesia di pasar global. Isu transparansi rantai pasok, deforestasi, dan hak asasi manusia adalah tantangan nyata yang harus dijawab dengan standar keberlanjutan yang tinggi,” tutupnya.
